Politik

Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
Daftar Isi
  1. Pergulatan Batin dan Konsekuensi Politik
  2. Masa Depan di PSI
  3. Analisis Pakar Hukum

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Keputusan ini diambil di tengah situasi politik yang penuh tekanan serta mencuatnya isu pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pergulatan Batin dan Konsekuensi Politik

Gibran menuturkan bahwa dirinya sempat mengalami pergulatan batin yang mendalam saat menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto sekitar September 2023. Ia merasa berat karena harus meninggalkan sejumlah rencana pembangunan yang telah ia susun selama menjabat di Solo.

Selain itu, ia mengaku menghadapi beban emosional karena harus mengecewakan partai yang telah membesarkannya. “Dan yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ujar Gibran.

Karier politik putra mantan presiden Joko Widodo ini kini berada dalam posisi sulit. Setelah dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 2024, Gibran kini tidak lagi bernaung di bawah partai tersebut.

Masa Depan di PSI

Saat ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya pilihan bagi Gibran untuk berlabuh. Namun, kondisi internal PSI sendiri tengah mengalami tantangan setelah sejumlah kader yang duduk di pemerintahan, termasuk pendiri dan deklarator partai seperti Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka, memutuskan untuk mengundurkan diri. Situasi ini terjadi di tengah isu dugaan makar terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Terkait peluang Gibran bergabung, Bestari Barus menyatakan bahwa pintu PSI tetap terbuka. Meski demikian, pihak partai memberikan ruang bagi Gibran untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi diri setelah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu bulan terakhir.

“Sampai beliau betul-betul siap menjadi pribadi yang tetap akan berjuang untuk masyarakat dan bangsa,” tutur Bestari.

Analisis Pakar Hukum

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa langkah pengunduran diri merupakan opsi paling strategis bagi Gibran di tengah polemik pemakzulan yang sedang berlangsung. Menurut Bivitri, dengan memilih berhenti, Gibran tetap berhak menerima fasilitas negara yang diperuntukkan bagi mantan wakil presiden, termasuk rumah dan uang pensiun.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *