Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi mengusulkan pembentukan pakta non-agresi yang melibatkan delapan negara pesisir Teluk, yakni enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Irak, dan Iran. Dalam ceramahnya di Universitas Cambridge, Inggris, Albusaidi menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan syarat utama untuk menciptakan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif.
Jejak Sejarah dan Dorongan Diplomasi Kawasan
Usulan Oman tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah pada November 1976, ketika para menteri luar negeri dari delapan negara pesisir Teluk berkumpul di Muscat setelah penarikan pasukan Inggris dari kawasan tersebut. Pertemuan itu menjadi satu-satunya momen ketika seluruh negara kawasan duduk bersama dalam satu meja. Namun, Revolusi Iran, invasi Uni Soviet ke Afganistan, serta Perang Iran-Irak kemudian memicu perpecahan yang mengecualikan Iran dari sistem keamanan kawasan.
Iran menguasai sekitar separuh dari garis pantai Teluk, sehingga arsitektur keamanan tanpa keterlibatannya dinilai tidak kukuh. Seperti dilaporkan Al Jazeera, upaya menghidupkan kembali kerja sama kawasan mulai muncul pada Mei 2019 saat Menteri Luar Negeri Iran saat itu, Javad Zarif, mengusulkan pakta non-agresi di Baghdad dengan dukungan Rusia. Pada September di tahun yang sama, Presiden Iran Hassan Rouhani memperkenalkan Hormuz Peace Endeavour (HOPE) di Majelis Umum PBB, meski saat itu mendapat penolakan dari negara-negara Teluk akibat dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata.
Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali mendorong urgensi diplomasi di pihak Arab. Media Financial Times pada Mei melaporkan bahwa Arab Saudi sempat mendiskusikan kerangka kerja non-agresi dengan Iran yang mengadopsi model proses Helsinki era Perang Dingin. Selain itu, Menteri Pertahanan Qatar turut menyerukan dialog antara GCC dan Iran yang didukung Turki serta Pakistan, sementara Oman terus memanfaatkan posisinya sebagai mediator setelah memfasilitasi perundingan AS-Iran pada 2025 dan Februari 2026.
Tantangan Pelaksanaan dan Komitmen Bersama
Kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap tindakan Iran tetap menjadi hambatan utama. Oman sendiri sempat mengajukan protes resmi kepada Tehran setelah serangan nirawak menghantam kawasan Musandam dan Al Wusta pada Juli. Oleh karena itu, perjanjian non-agresi tidak cukup hanya mengandalkan jaminan verbal, melainkan harus mengikat seluruh pihak melalui batasan perilaku yang dapat dipantau serta konsekuensi atas pelanggaran.
Pakta tersebut setidaknya memerlukan komitmen untuk tidak menggunakan ancaman atau kekuatan militer, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan jalur pelayaran, serta menghentikan dukungan bagi kelompok bersenjata lintas batas. Tahap awal perundingan dapat difokuskan pada kepentingan bersama seperti keamanan wilayah, kelancaran ekspor energi, perlindungan fasilitas desalinasi, serta saluran komunikasi krisis dan aturan navigasi maritim di Selat Hormuz.
Meskipun pakta kawasan ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh konflik di Timur Tengah—termasuk keterlibatan pihak luar seperti Amerika Serikat dan Israel maupun perang di Yaman—kerangka kerja ini dinilai penting untuk mencegah eskalasi perang terbuka di antara negara-negara penandatangan kesepakatan.
