Ekonomi

OJK Sebut Banyak Aset Pemerintah Belum Terlindungi Asuransi

OJK Sebut Banyak Aset Pemerintah Belum Terlindungi Asuransi
Daftar Isi
  1. Temuan di Berbagai Wilayah Bencana
  2. Dorongan Skema Asuransi Kolektif
  3. Kendala Anggaran dan Efisiensi Fiskal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih banyaknya aset harta benda maupun gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang belum dilindungi asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kondisi ini membuat anggaran negara berisiko menanggung kerugian finansial yang jauh lebih besar ketika terjadi bencana alam.

Temuan di Berbagai Wilayah Bencana

Ogi mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan dari berbagai kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, aset berupa gedung pemerintah di daerah-daerah yang terdampak bencana sebagian besar belum memiliki perlindungan asuransi.

Kasus bencana alam di Aceh, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, kemudian gunung meletus, gempa bumi di Nusa Tenggara, itu memang banyak aset harta benda milik gedung pemerintah itu banyak yang belum diasuransikan, ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Dorongan Skema Asuransi Kolektif

Dengan kondisi tersebut, OJK mendorong agar seluruh aset milik pemerintah pusat maupun daerah segera diasuransikan secara menyeluruh. Ogi menilai skema asuransi secara kolektif di seluruh wilayah akan menciptakan subsidi silang risiko yang efektif ketika bencana terjadi di titik tertentu.

Kalau itu aset harta benda milik pemerintah diasuransikan dan itu harusnya di seluruhnya, supaya preminya itu bisa digunakan kalau terjadi bencana alam. Kan tidak seluruhnya terjadi serentak, terjadi di daerah tertentu, maka dia itu bisa dibantu dari premi yang di daerah yang tidak mengalami bencana alam, jelas Ogi seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Kendala Anggaran dan Efisiensi Fiskal

Lebih lanjut, Ogi mengakui pelaksanaan program asuransi barang milik negara dan daerah sejauh ini masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran pemerintah. Alokasi dana kerap diprioritaskan untuk kebutuhan pos belanja lainnya sehingga cakupan perlindungannya belum merata.

Memang pemerintah lagi kesulitan budget-nya dialokasikan tempat lain, jadi program ini belum seluruhnya, tidak semuanya, ungkap Ogi.

Meski demikian, Ogi menegaskan bahwa mengasuransikan aset pemerintah justru merupakan langkah efisiensi fiskal dalam jangka panjang. Ia merujuk pada berbagai kajian ilmiah yang membuktikan bahwa beban biaya premi jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian yang harus ditanggung negara saat aset rusak akibat bencana.

Kita juga mendorong supaya harta benda milik pemerintah daerah juga diasuransikan. Itu yang akan mencegah supaya kerugian pada saat bencana itu lebih sedikit karena kajian ilmiahnya sudah ada. Kalau kita bandingkan tidak mengasuransikan dengan mengasuransikan, maka biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan kerugian akibat bencana itu jauh lebih besar kerugian akibat bencana, tegas Ogi.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *