Pelonggaran aturan penjualan mobil listrik di Inggris diprediksi akan membuat pemerintah gagal memenuhi target iklim yang mengikat secara hukum. Analisis dari Climate Change Committee (CCC) memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat merusak rencana pencapaian emisi karbon nol bersih pada 2050.
Ancaman terhadap Target Emisi Karbon
Dalam surat yang dipublikasikan pada Rabu, CCC menyatakan bahwa Inggris kemungkinan besar akan meleset dari target iklimnya jika mengonfirmasi rencana untuk mengizinkan penjualan mobil serta van berbahan bakar bensin dan diesel lebih banyak dalam empat tahun ke depan. Seperti dilaporkan The Guardian, perubahan tersebut dapat menghasilkan tambahan polusi karbon dioksida sebesar 8,4 juta ton per tahun di Inggris mulai dekade berikutnya.
Aturan kendaraan emisi nol atau zero emission vehicle (ZEV) mandate merupakan kontributor terbesar tunggal untuk mencapai tujuan iklim tersebut. Berdasarkan aturan ini, produsen otomotif wajib menjual proporsi mobil listrik yang lebih besar setiap tahun atau menghadapi denda sebesar £12.000 per kendaraan.
Kendati demikian, industri otomotif telah melobi secara intensif selama berbulan-bulan untuk memangkas target utama dari 80 persen mobil listrik pada 2030 menjadi 50 persen atau 60 persen. Industri beralasan bahwa mandat tersebut memberikan tekanan finansial yang terlalu berat. Mobil listrik sendiri mencakup 26,6 persen dari total penjualan mobil baru di Inggris selama 10 bulan pertama 2026, berada di bawah target utama sebesar 33 persen, meskipun produsen diperkirakan tetap mematuhi mandat melalui celah fleksibilitas.
Peringatan dan Repon Pemerintah
Ketua CCC, Nigel Topping, mengirim surat kepada Menteri Transportasi Heidi Alexander untuk menolak segala bentuk pengurangan target. Menurut Topping kepada The Guardian, pemotongan target tersebut akan membahayakan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, menghilangkan peluang penurunan biaya hidup rumah tangga sekitar £800 per tahun, meningkatkan ketergantungan Inggris pada pasar minyak yang volatil hingga 15 juta barel minyak pada 2030, serta merusak daya saing jangka panjang.
Beberapa kalangan di pemerintahan akhir-akhir ini merasa khawatir terhadap dampak berbagai perubahan kebijakan terhadap kemampuan Inggris memenuhi komitmen iklim. Pemerintah sebelumnya telah memangkas pendanaan untuk pemasangan pompa panas. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham juga menuai kritik karena menyetujui ekstraksi gas dari ladang gas Jackdaw dan mempertimbangkan persetujuan ladang minyak Rosebank.
Dalam lawatannya, Burnham menyampaikan pada Kamis di Cop31 di Antalya, Turki, bahwa dirinya bangga mendukung fokus konferensi tersebut pada elektrifikasi dan mendesak masyarakat memilih mobil listrik serta pompa panas. Di sisi lain, Doug Parr selaku kepala ilmuwan Greenpeace UK menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa berbicara mengenai kepemimpinan iklim di panggung internasional sementara melakukan putar balik pada target ZEV di dalam negeri.
Sementara itu, industri otomotif mengkritik analisis dari CCC. Kepala Eksekutif Society for Motor Manufacturers and Traders, Mike Hawes, mengatakan bahwa transisi kendaraan listrik yang sukses membutuhkan pasar yang kuat dan industri yang kompetitif, sementara CCC dinilai mengabaikan biaya kerugian dari target yang dibelanya berupa diskon tidak berkelanjutan serta jutaan poundsterling insentif pemerintah.
Seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada penghentian total penjualan mobil baru berbahan bakar bensin dan diesel pada 2030 serta seluruh penjualan mobil dan van baru menjadi emisi nol pada 2035, sejalan dengan target nol bersih yang mengikat secara hukum. Konsultasi mengenai mandat tersebut dipastikan tidak akan mengubah komitmen itu serta akan memastikan pendekatan yang pragmatis dan seimbang terhadap transisi ZEV.
Sumber: Environment | The Guardian








