Daftar Isi
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituduh menggunakan taktik kotor untuk mempertahankan kekuasaan setelah mengklaim partai-partai Arab Israel menggunakan dukungan asing untuk mencuri pemilu. Pernyataan tersebut muncul di tengah kekalahan koalisi perdana menteri yang kehilangan mayoritas di parlemen.
Tuduhan Kecurangan dan Reaksi Oposisi
Netanyahu bersama para sekutunya mendesak badan keamanan internal Shin Bet agar menyelidiki dugaan politik uang serta berbagai pelanggaran lain di komunitas Palestina di Israel yang diklaim dibiayai oleh dana asing. Gadi Eisenkot, pemimpin blok oposisi utama, menuduh sang perdana menteri beserta partainya, Likud, berupaya mendelegitimasi hasil pemilihan umum.
“Sudah jelas bahwa Likud dan Netanyahu telah memulai kampanye yang terkoordinasi dan terorganisir yang bertujuan untuk mendelegitimasi hasil pemilihan,” ujar Eisenkot dalam sebuah pesan video.
Pernyataan bernada tudingan itu dengan cepat disanggah oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk jajaran kepolisian serta anggota komite pemilihan umum. Presiden Israel juga menegur keras Netanyahu karena mencoreng seluruh komunitas warga Arab.
Hasil Pemilu dan Kekhawatiran Koalisi
Pemilu yang digelar pada hari Selasa menyebabkan koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu kehilangan mayoritas setelah berkuasa selama empat tahun. Blok oposisi utama Yahudi juga gagal mencapai mayoritas, sehingga menempatkan dua partai Arab Israel, Joint List dan Ra’am, sebagai penentu keseimbangan kekuasaan.
Hasil resmi yang diumumkan pada Jumat pagi waktu setempat menunjukkan blok pro-Netanyahu meraih 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset, sementara blok Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Adapun Joint List dan Ra’am memborong 19 kursi tersisa, yang merupakan perolehan tertinggi sepanjang sejarah bagi komunitas Arab Israel yang mencakup sekitar seperlima populasi negara tersebut.
Serangan perdana menteri tersebut dinilai bertujuan untuk mencegah oposisi Yahudi dan Arab melakukan pemungutan suara bersama di Knesset yang baru guna melengserkan petahana ketua parlemen, Amir Ohana. Likud dan Netanyahu menyebut kerja sama dengan partai-partai Arab sangat berbahaya bagi masa depan Israel.
Penolakan Tuduhan dan Penyelidikan
Para pemimpin oposisi mengecam klaim dari Netanyahu yang telah memimpin Israel selama 19 dari 30 tahun terakhir. Yousef Jabareen, pemimpin Joint List, menuding perdana menteri tersebut telah melakukan provokasi dan menolak menerima kenyataan bahwa publik Arab telah menggunakan hak pilih mereka.
Pejabat kepolisian yang dikutip di berbagai media Israel menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan proses pemungutan suara berlangsung relatif aman. Presiden Isaac Herzog turut meminta para pemimpin politik agar menghindari tindakan yang menodai seluruh komunitas yang ingin menggunakan hak suara mereka.
Meskipun pernyataan Likud tidak menyebutkan negara tertentu, laporan media menyatakan bahwa Qatar adalah pihak asing yang dituduh mendanai politik uang. Majed al-Ansari, penasihat perdana menteri Qatar, dengan tegas membantah keterlibatan negaranya dalam pemilu tersebut.
Tingkat Partisipasi Tinggi Pemilih Arab
Tingginya partisipasi pemilih Arab Israel dipicu oleh kemarahan atas diskriminasi rutin serta ketakutan akan memburuknya situasi jika para menteri dari unsur sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich kembali berkuasa. Sebelumnya, Ben-Gvir menyerukan penangkapan para pemimpin partai Arab, sementara Smotrich menuntut agar mereka diinterogasi oleh Shin Bet.
Di Nazareth, kota mayoritas Palestina terbesar di Israel, pemungutan suara berlangsung tanpa hambatan berarti meskipun terdapat upaya dari partai-partai koalisi pemerintah untuk memperlambat proses pencoblosan. Ahmad Tibi, pemimpin partai dari Joint List, menyatakan bahwa Netanyahu berusaha menyabotase front bersama antara blok Eisenkot dan partai-partai Arab.
Naftali Bennett selaku mantan perdana menteri sekaligus mitra di blok “Change” menyoroti ironi sikap Netanyahu yang mengecam Qatar, sementara para penasihat politik perdana menteri itu sendiri justru dituduh menerima dana dari Qatar. Perdana menteri dijadwalkan menghadapi proses politik lanjutan seiring pelantikan Knesset yang harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah pemilu.
Sumber: World news | The Guardian
