Dunia

Negara-negara PBB Sepakat Gelar Perundingan Senjata Otonom

Negara-negara PBB Sepakat Gelar Perundingan Senjata Otonom

Perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai regulasi senjata dengan sedikit atau tanpa kendali manusia berakhir pada Sabtu dengan komitmen untuk melanjutkan pembahasan guna menyusun aturan baru dalam kurun waktu dua tahun. Keputusan ini dinilai melemah akibat penolakan dari Rusia serta menuai kekecewaan dari berbagai kelompok hak asasi manusia.

Desakan Aturan yang Mengikat

Sebelumnya, para pendukung desakan tersebut meminta pemberlakuan aturan hukum yang mengikat dalam waktu dekat guna mengatur sistem senjata yang mampu mengidentifikasi serta menyerang target secara mandiri dengan tingkat otonomi berbeda, yang kerap dijuluki sebagai robot pembunuh. Sekitar 100 negara mendukung posisi tersebut, namun negara-negara produsen senjata besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Israel justru menentangnya. Penolakan ini menghasilkan kesepakatan yang lebih longgar dan belum memastikan apakah langkah-langkah di masa depan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Para negara anggota Konvensi Senjata Konvensional Tertentu telah melangsungkan pertemuan di Jenewa sejak Senin seiring meningkatnya kekhawatiran atas penggunaan sistem senjata otonom mematikan di berbagai wilayah konflik, termasuk Ukraina, Sudan, serta Timur Tengah. Sekretaris Jenderal PBB, Paus, dan Palang Merah sebelumnya telah menyerukan pembentukan aturan yang tegas dan mengikat secara hukum.

Tanggapan Beragam atas Hasil Perundingan

Ketua sidang asal Swiss, Julien Thoeni, memuji kesepakatan tersebut sebagai pencapaian penting bagi pelucutan senjata kemanusiaan setelah perundingan berlangsung lebih dari satu dekade. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa diplomasi multilateral masih mampu menghasilkan hasil yang nyata meskipun di tengah dunia yang terpecah saat ini. Pernyataan itu disampaikannya kepada para wartawan saat perundingan berakhir pada dini hari pukul 04.00 waktu setempat.

Di sisi lain, seorang diplomat dari negara yang mendukung undang-undang baru menilai hasil pertemuan tersebut mengecewakan, meski mengakui situasinya bisa saja menjadi jauh lebih buruk. Para diplomat menyebutkan bahwa tim negosiator harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdebat alot sepanjang malam akibat keberatan Rusia terhadap aturan prosedur yang memaksa pembatalan sejumlah pertemuan formal.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap hasil akhir tersebut dengan menyatakan bahwa teknologi kini berisiko mendahului diplomasi. Nicole van Rooijen selaku direktur eksekutif di Stop Killer Robots menyatakan bahwa penundaan pembentukan instrumen hukum yang mengikat dapat menempatkan warga sipil serta kemanusiaan dalam bahaya. Sementara itu, beberapa pengamat dan mantan pejabat militer berpendapat bahwa negara-negara perlu bersiap mempertimbangkan proses baru di luar kerangka kerja PBB saat ini yang mewajibkan seluruh 128 negara pihak mencapai kata sepakat.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *