Perusahaan teknologi global Meta dan TikTok menyatakan keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia. Langkah ini mengikuti sikap Google yang sebelumnya telah menyuarakan penolakan terhadap aturan yang mewajibkan platform digital membayar kompensasi kepada perusahaan media atas penayangan konten berita serta pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Keberatan Platform Digital terhadap Kompensasi Media
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR pada Rabu (11/11), perwakilan Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyatakan bahwa kewajiban membayar kompensasi hanya karena menampilkan tautan berita berisiko membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Agung menjabat sebagai Manajer Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa. Menurutnya, aturan tersebut justru berpotensi merugikan industri media karena dapat mengurangi trafik pembaca yang berdampak pada pendapatan iklan dan langganan penerbit. Seperti dilaporkan Reuters pada Kamis (12/11/2026), Berni menegaskan bahwa mengarahkan pembaca ke sebuah artikel memiliki perbedaan mendasar dengan mereproduksi atau menerbitkan ulang konten tersebut.
Sorotan terhadap Regulasi Kecerdasan Buatan
Selain isu kompensasi, TikTok menyoroti aspek regulasi AI yang tertuang dalam draf RUU tersebut. Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta agar kewajiban pelabelan atau pengungkapan tidak diterapkan jika teknologi AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan untuk memproduksi konten secara utuh.
Noudhy juga mendesak parlemen untuk tetap menjaga prinsip perlindungan safe-harbour bagi penyelenggara sistem elektronik. Ia beralasan bahwa platform digital tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi kepemilikan hak cipta atau lisensi dari setiap konten yang diunggah oleh pengguna di platform mereka.
Jika disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan regulasi AI ke dalam hukum hak cipta. Rencana revisi ini sebelumnya dilaporkan secara eksklusif oleh Reuters pada Juli lalu berdasarkan draf yang beredar.
