Daftar Isi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun persaingan politik antarorang tua tidak boleh memicu tindakan perundungan atau perundungan siber terhadap anak di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan perundungan yang menimpa putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ancaman Hukum bagi Pelaku Perundungan Anak
Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan menyatakan bahwa aktivitas politik orang dewasa tidak boleh membawa-bawa anak atau menjadikannya sasaran kritik. Menurutnya, anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan politik orang tua, terlebih hingga mengalami perundungan di ruang digital.
Kawiyan menjelaskan kepada CNN Indonesia bahwa perundungan anak di media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam aturan tersebut, kekerasan secara daring dikategorikan sebagai kekerasan psikis.
Ia merujuk pada Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan serta denda maksimal Rp72 juta bagi pihak yang melanggarnya.
Dampak Psikologis Jangka Panjang pada Anak
Kawiyan menilai peristiwa yang dialami putri Dasco harus menjadi pelajaran berharga bagi para pelaku politik. Ia menduga banyak anak dari keluarga politisi lain yang mengalami perundungan serupa namun memilih tidak bersuara.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perundungan digital bukan sekadar ejekan biasa. Korban anak dapat merasakan malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga mengisolasi diri dari lingkungan sosial.
Dampak tersebut berpotensi bertahan lama karena rekam jejak digital dapat diakses secara berulang. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi belajar, prestasi di sekolah, relasi sosial, hingga proses pembentukan karakter anak.
Pada situasi tertentu, perundungan siber bahkan dapat memicu depresi, tindakan menyakiti diri sendiri, hingga gagasan untuk bunuh diri. Kawiyan mengimbau masyarakat agar tidak meremehkan dampak perundungan digital yang didasari persaingan politik.
Langkah Hukum Sufmi Dasco Ahmad
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bakal menempuh jalur hukum setelah putrinya diduga menjadi korban perundungan di media sosial di tengah dinamika pemilihan wakil presiden baru di MPR. Dasco telah meminta izin kepada anaknya yang masih di bawah umur serta berdiskusi dengan tim kuasa hukum.
Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah berdialog dengan sang anak untuk menjelaskan bahwa tindakan perundungan tersebut tidak sehat dan tidak boleh dialami oleh anak-anak lainnya. Ia menegaskan anak-anak tidak sepatutnya menanggung beban dari permasalahan orang tua mereka.
Ia menambahkan, langkah hukum tersebut perlu ditempuh untuk memberikan efek jera agar anak-anak tidak lagi harus menanggung beban yang bukan menjadi tanggungan mereka.








