Nasional

Kejagung Jadwalkan Periksa Walkot Bekasi Terkait Korupsi Migas

Kejagung Jadwalkan Periksa Walkot Bekasi Terkait Korupsi Migas

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan badan usaha milik daerah PT Migas Kota Bekasi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kerja sama operasi antara perusahaan tersebut dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009 hingga 2024.

Pemeriksaan Dijadwalkan Selasa Besok

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa Tri Adhianto diagendakan untuk dimintai keterangan pada Selasa (17/11). Menurut keterangannya, pemeriksaan akan dilangsungkan di gedung bundar pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB dalam kapasitas sebagai saksi, seperti dilaporkan detikcom pada Senin (16/11/2026).

Lembaga penegak hukum tersebut sebelumnya tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola badan usaha milik daerah Kota Bekasi ihwal kerja sama operasi bersama PT Pertamina EP dalam rentang waktu 2009-2024. Penyelidikan ini bermula dari pengelolaan sumur minyak dan gas di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan asing.

Dugaan Pelanggaran Aturan dan Kerugian Negara

Anang membeberkan bahwa pelaksanaan kerja kerja sama tersebut terindikasi penuh dengan pelanggaran terhadap mekanisme aturan serta perizinan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang digandeng dalam kerja sama tersebut ternyata baru dibentuk dan mengabaikan berbagai prosedur perizinan resmi.

“Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ujar Anang di Kejari Jaksel pada Jumat (18/9).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berbagai persyaratan penting termasuk izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diabaikan begitu saja. Kondisi tersebut berujung pada kerugian dan defisit keuangan yang seharusnya mendatangkan keuntungan.

Akumulasi dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir memicu kerugian keuangan negara hingga mencapai kisaran Rp2 triliun. Kerugian tersebut memberikan dampak negatif tidak hanya pada beban anggaran daerah melalui perusahaan daerah, tetapi juga merugikan pihak Pertamina.

Sampai saat ini, pihak Kejaksaan Agung belum mengumumkan penetapan tersangka apa pun terkait penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *