Daftar Isi
Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan atau kepala BPN di wilayah Jawa Timur. Langkah koordinasi ini menyusul rencana KPK yang akan memakai fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan.
Koordinasi dan Penghormatan Proses Hukum
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat pertanahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah dijalankan lembaga antirasuah. Mengenai rencana peminjaman ruang di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, Jules menyebut jajarannya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Jules menambahkan bahwa informasi detail mengenai jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, hingga perkembangan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK. Ia menyarankan agar kepastian pelaksanaan pemeriksaan serta pihak-pihak yang dipanggil dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK.
Materi Pemeriksaan Kasus Dugaan Setoran
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Sebanyak delapan saksi di antaranya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, penyidik juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di sejumlah kantor pertanahan beberapa waktu lalu.
Daftar Kepala Kantor Pertanahan yang Diperiksa
Adapun delapan kepala kantor pertanahan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur meliputi Rarif Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, dan Agung Basuki selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II serta mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
Pemeriksaan ini turut mencakup Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nasep Vandi Sulistyo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, serta Mateus Joko Slameto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Daftar tersebut dilengkapi oleh Istanto Nurhidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Ir. M. Sochib Lutfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.







