Dunia

Inggris Jatuhkan Sanksi Pertama untuk Perusahaan Israel

Inggris Jatuhkan Sanksi Pertama untuk Perusahaan Israel

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan serangkaian sanksi pertama terhadap perusahaan-perusahaan Israel yang merencanakan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Langkah ini diambil menyusul komitmen Inggris untuk mencegah perluasan permukiman yang dinilai dapat menghancurkan peluang solusi dua negara.

Sanksi untuk Perusahaan Konstruksi dan Aktivis

Selain perusahaan konstruksi, Miliband juga menjatuhkan sanksi kepada sebuah kelompok aktivis sayap kanan Israel yang terlibat dalam upaya memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan lalu. Sanksi ini dirancang untuk menghentikan aliran pendanaan ke delapan perusahaan konstruksi yang telah diidentifikasi, meskipun efektivitasnya terhadap ketergantungan finansial Inggris pada perusahaan-perusahaan tersebut masih harus diuji.

Kantor Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa pemerintah Israel saat ini tidak hanya menolak menindak permukiman ilegal, tetapi juga memfasilitasi dan mendorongnya. Tercatat bahwa lebih banyak permukiman yang disetujui di bawah masa pemerintahan Israel saat ini dibandingkan dengan kurun waktu 20 tahun sebelumnya.

Entitas yang menjadi sasaran sanksi meliputi bisnis konstruksi, pengembangan properti, serta arsitektur asal Israel yang telah membantu merencanakan, membangun, memasok, atau memasarkan perumahan dan infrastruktur publik di permukiman ilegal Tepi Barat. Pengumuman ini disampaikan menjelang alokasi tender untuk permukiman besar E1 di Tepi Barat oleh pemerintah Israel.

Tanggapan dan Situasi Kemanusiaan di Gaza

Miliband menegaskan bahwa perlindungan terhadap solusi dua negara merupakan komitmen utama pemerintahannya. Ia juga menekankan bahwa Inggris tidak akan tinggal diam ketika pihak-pihak tertentu menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil di Gaza.

Di sisi lain, Miliband menyampaikan keterbukaannya untuk bekerja sama secara produktif dengan pemerintahan baru Israel dan Otoritas Palestina guna mencapai perdamaian abadi. Calon perdana menteri baru Israel, Gadi Eisenkot, sebelumnya menyatakan akan mengambil pendekatan yang lebih tegas daripada Benjamin Netanyahu terhadap kekerasan pemukim jika ia ditunjuk memimpin.

Bersama Menteri Urusan Timur Tengah Stephen Doughty, Miliband berulang kali menyoroti penolakan pemerintah Israel untuk memasukkan berbagai barang keperluan ganda ke Gaza. Kantor Luar Negeri menyebutkan bahwa warga sipil di Gaza sangat membutuhkan pasokan musim dingin, terutama setelah banjir bandang menyebabkan hampir 4.000 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan 1,4 juta jiwa harus tinggal di tenda atau hunian darurat.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 150.000 tenda dan 300.000 terpal yang dibeli oleh para mitra kemanusiaan dan donor saat ini tertahan di luar Gaza dan belum diizinkan masuk oleh pihak berwenang Israel. Pemerintah Israel berdalih bahwa pembatasan beberapa barang tersebut diperlukan untuk mencegah Hamas mendapatkan material yang dapat digunakan untuk menyerang Israel.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *