Daftar Isi
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat kepada anggota DPR dari Partai Demokrat, Robert Garcia, yang berisi tuduhan bahwa partai tersebut berusaha menyalahgunakan kekuasaan. Tuduhan ini dipicu oleh rencana Demokrat untuk meluncurkan serangkaian penyelidikan terhadap para pejabat eksekutif.
Surat yang dikirim pada Senin dan dipublikasikan pada Rabu tersebut ditujukan kepada Garcia yang berasal dari daerah pemilihan California. Ia dijadwalkan memimpin Komite Pengawasan DPR AS saat mayoritas baru Partai Demokrat dilantik pada 3 Januari mendatang.
Tuduhan Melampaui Kewenangan Konstitusi
Pengacara Gedung Putih, William Scharf, dalam suratnya menilai bahwa rencana penyelidikan dan penerbitan surat pemanggilan (subpoena) oleh Demokrat telah melampaui batasan konstitusi. Scharf berargumen bahwa Demokrat di Kongres berusaha menjalankan kewenangan penuntutan pidana yang seharusnya menjadi ranah lembaga eksekutif dan yudisial.
“Saya menulis untuk mengingatkan Anda tentang batasan mendasar yang ditetapkan Konstitusi pada penyelidikan dan surat pemanggilan Kongres, yang dengan jelas Anda dan anggota Kongres baru tunjukkan niat untuk dilanggar,” tulis William Scharf dalam surat tersebut.
Scharf juga menuduh para legislator seperti Garcia berniat mengintimidasi dan mengganggu fungsi sah pemerintah. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap pejabat eksekutif yang dirancang untuk menakut-nakuti dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Meski demikian, surat tersebut tidak merinci langkah hukum yang akan diambil Gedung Putih jika Demokrat tetap menjalankan penyelidikan tersebut.
Langkah Gedung Putih ini menyusul pernyataan Presiden Donald Trump di platform Truth Social pada Sabtu lalu. Trump menuding politisi Demokrat melakukan intimidasi dan sebut tindakan tersebut sebagai pemerasan tingkat tertinggi yang harus dipertanggungjawabkan.
Tanggapan Demokrat dan Pengawasan Legislatif
Menanggapi surat dari Gedung Putih, Garcia menegaskan bahwa pihak eksekutiflah yang sebenarnya melampaui kewenangan. Menurutnya, Kongres memiliki wewenang luas untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan sebagai bagian dari fungsi pembuat undang-undang.
“Tampaknya Donald Trump memiliki sesuatu yang disembunyikan,” kata Garcia dalam pernyataan resminya pada Rabu. Ia menegaskan bahwa Kongres merupakan cabang pemerintah yang setara dan tidak akan terintimidasi oleh ancaman dari Departemen Kehakiman maupun pengacara presiden.
Kemenangan signifikan Partai Demokrat dalam pemilu sela pada 3 November lalu memberi mereka kendali mayoritas di kedua kamar Kongres. Posisi ini memungkinkan Demokrat mengambil alih kepemimpinan komite-komite penting yang berwenang menggelar sidang dengar pendapat serta menerbitkan surat pemanggilan di bawah sumpah.
Target Penyelidikan dan Kasus Pete Hegseth
Dalam beberapa pekan terakhir, Garcia berulang kali meminta para pejabat di pemerintahan Trump untuk bersiap menunjuk pengacara. Imbauan senada disampaikan oleh anggota DPR terpilih Katy Padilla Stout melalui media sosial, yang meminta para pejabat dan miliarder korup untuk bersiap menghadapi pemanggilan Kongres.
Selain itu, anggota DPR terpilih dari Carolina Utara, Richard Ojeda, mengisyaratkan rencana pemanggilan terhadap Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth terkait keterlibatannya dalam sejumlah aksi militer yang mengabaikan otorisasi Kongres. Komentar-komentar tersebut dicantumkan oleh Scharf dalam suratnya sebagai contoh ancaman yang sewenang-wenang terhadap pejabat eksekutif.
Pada Selasa, kubu Demokrat di DPR sempat mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Hegseth yang didukung oleh pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries. Walaupun upaya menahan penundaan resolusi itu gagal karena kekurangan suara, usulan pemakzulan Hegseth diprediksi akan dibahas kembali setelah mayoritas Demokrat resmi dilantik pada Januari.
Di samping kasus Hegseth, Garcia menyatakan akan menggunakan Komite Pengawasan DPR untuk menyelidiki potensi hubungan antara Trump dan terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Laporan Komite Pengawasan DPR saat ini yang dipimpin Partai Republik mengklaim tidak menemukan bukti yang menghubungkan Trump dengan jaringan Epstein, serta mengkritik langkah Demokrat sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
