Dunia

COP31 di Turki: Tantangan Mengubah Janji Iklim Jadi Aksi

COP31 di Turki: Tantangan Mengubah Janji Iklim Jadi Aksi
Daftar Isi
  1. Tantangan Negosiasi dan Transisi Energi
  2. Persoalan Pendanaan Iklim
  3. Implikasi bagi Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP31 yang berlangsung di Antalya, Turki, telah memasuki pekan kedua. Meski berbagai inisiatif baru telah diumumkan, perundingan global ini masih menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan komitmen menjadi aksi nyata.

Tantangan Negosiasi dan Transisi Energi

Sekretaris Eksekutif UN Climate Change, Simon Stiell, menegaskan bahwa tidak ada satu konferensi pun yang dapat menyelesaikan krisis iklim secara instan. Namun, ia menekankan pentingnya kemajuan nyata dalam setiap pertemuan. Dalam konferensi pers pada Sabtu (14/11/2026), Stiell mendesak para delegasi dari hampir 200 negara untuk segera membahas persoalan paling sulit dan menghindari penundaan strategis dalam negosiasi 165 mandat yang ada.

Salah satu agenda utama COP31 adalah percepatan elektrifikasi global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tuan rumah, Turki, mendorong peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global dari 23 persen menjadi 35 persen pada 2035. Namun, proposal ini masih menuai perdebatan karena belum mensyaratkan bahwa tambahan kebutuhan listrik harus dipenuhi dari sumber energi terbarukan.

Perbedaan pandangan juga tajam terkait masa depan minyak, gas, dan batu bara. Sebagaimana dilaporkan Reuters pada Jumat (13/11/2026), sejumlah produsen dan konsumen energi fosil utama, termasuk Arab Saudi dan Rusia, menolak target tegas untuk meninggalkan bahan bakar fosil. Sementara itu, India menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan agar transisi tidak menghambat pembangunan ekonomi. Data IMF dalam laporan Climate Action, Fuel Dependency and Energy Security (2026) menunjukkan risiko ekonomi yang nyata, di mana Thailand mencatat biaya ketergantungan energi tertinggi sebesar 3,6 persen terhadap PDB, sementara Indonesia berada di angka 1,8 persen.

Persoalan Pendanaan Iklim

Pendanaan menjadi hambatan utama dalam negosiasi, terutama mengenai siapa yang menyediakan dana dan aksesibilitasnya bagi negara berkembang. Meskipun terdapat target mobilisasi dana setidaknya 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, negara berkembang menuntut kepastian pendanaan yang lebih terjangkau. Sebaliknya, negara maju cenderung mendorong keterlibatan investasi swasta.

Menurut laporan The Hindu BusinessLine pada Senin (16/11/2026), investor swasta lebih tertarik pada proyek komersial seperti pembangkit listrik, sementara kebutuhan adaptasi seperti perlindungan banjir sering kali tidak memberikan keuntungan finansial. Data OECD mencatat bahwa sepanjang 2016-2024, 91 persen pendanaan adaptasi iklim masih berasal dari sumber publik, sementara kontribusi swasta hanya mencapai 9 persen.

Untuk mengatasi kerumitan administrasi, sejumlah dana multilateral di COP31 berkomitmen meningkatkan penggunaan penilaian antarlembaga dalam proyek pembiayaan bersama. Selain itu, inisiatif 10by30 yang diluncurkan Inggris, Norwegia, dan Kanada pada 13 November menargetkan mobilisasi investasi iklim sebesar 10 miliar dolar AS hingga 2030.

Implikasi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, hasil COP31 sangat krusial untuk mendukung target net zero emission pada 2060. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) mencapai 472,6 miliar dolar AS untuk periode 2031-2035. Selama COP31, PT PLN (Persero) telah mengamankan komitmen pendanaan sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra internasional untuk pengembangan energi bersih.

Namun, langkah ini mendapat sorotan dari masyarakat sipil. Mengutip Mongabay Indonesia pada Minggu (15/11/2026), Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengkritik rencana penggunaan batu bara berkalori rendah pada 16 PLTU yang dinilai bertentangan dengan semangat transisi energi. Senada dengan itu, Walhi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah untuk tidak menjadikan COP31 sekadar ajang pencitraan, melainkan menunjukkan langkah nyata dalam perlindungan ekosistem dan hak masyarakat adat.

Memasuki pekan kedua, COP31 masih memiliki waktu hingga 20 November 2026 untuk mempersempit perbedaan pandangan mengenai energi fosil dan memperjelas mekanisme pendanaan agar konferensi ini tidak sekadar berakhir dengan janji-janji tanpa implementasi yang jelas.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *