Amerika Serikat dan China harus memahami perbedaan di antara kedua negara saat berupaya meredam risiko kecerdasan buatan secara bersamaan, menurut pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent. Pemerintah kedua negara diketahui telah membentuk mekanisme dialog baru mengenai kecerdasan super atau super intelligence untuk mengantisipasi risiko bersama.
Mekanisme Dialog dan Pengujian Model AI
Mekanisme baru tersebut mencakup pertukaran praktik terbaik dalam menguji model-model lanjutan sebelum resmi diluncurkan serta memastikan keputusan manusia tetap memegang kendali penuh atas teknologi tersebut, seperti diungkapkan Bessent dalam pidatonya di hadapan Komite Nasional Hubungan AS-China di New York pada hari Selasa. Selain itu, kedua belah pihak diharapkan saling memberikan peringatan dini apabila terjadi insiden serius yang melibatkan model kecerdasan super.
Meskipun demikian, Bessent belum memberikan komitmen apa pun untuk membatasi kemajuan teknologi di tengah persaingan ketat antara Beijing dan Washington dalam memperebutkan dominasi global di bidang kecerdasan buatan. Pemerintahan Trump sejauh ini enggan memperluas pembatasan pengembangan kecerdasan buatan karena khawatir kehilangan keunggulan kompetitif dari China, meski Presiden Donald Trump baru-baru ini menunjukkan keterbukaan terhadap penerapan regulasi pengaman.
Dalam wawancara dengan CBS yang dirilis hari Minggu, Presiden Trump menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dengan adanya pembatasan, namun ia tidak ingin regulasi tersebut menempatkan posisi Amerika Serikat tertinggal jauh di belakang China yang dinilai tidak memiliki batasan serupa. Kementerian Luar Negeri China pada bulan September lalu menolak seruan untuk memperlambat pengembangan model perintis, dengan alasan bahwa ketakutan dan konfrontasi hanya akan mengganggu tata kelola kecerdasan buatan global.
Pertemuan Pemimpin dan Isu Keamanan
Pendiri Center for China and Globalization, Huiyao Wang, menyatakan pada bulan lalu bahwa diskusi antara AS dan China harus mampu menghadapi risiko kecerdasan buatan serta mengelolanya secara bersama-sama. Kesepakatan untuk meluncurkan dialog kecerdasan buatan beserta saluran komunikasi guna meredam insiden serius dicapai saat kunjungan Presiden Xi Jinping pada bulan September, dan kedua pemimpin tersebut dijadwalkan bertemu untuk ketiga kalinya pekan depan di sela-sela Pertemuan Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang berlangsung dari 18 hingga 19 November, dengan Bessent yang turut serta.
Dalam pidatonya, Bessent menambahkan bahwa seiring perkembangan teknologi, kedua negara perlu membuktikan kemampuan mereka dalam mendamaikan tuntutan persaingan dengan tanggung jawab kepemimpinan. Washington sempat menangguhkan akses warga negara asing terhadap model Mythos dan Fable 5 milik Anthropic pada bulan Juni sebelum memulihkannya beberapa pekan kemudian, di samping memberlakukan pembatasan ekspor cip tercanggih ke Beijing serta menuduh para pengembang China meniru model Amerika melalui proses yang disebut penyulingan skala industri.
Dubes China untuk AS, Xie Feng, menyampaikan kepada para tamu di acara gala bahwa upaya dari kedua negara sangat esensial untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari titik-titik panas global hingga peningkatan tata kelola kecerdasan buatan. Acara tersebut diselenggarakan di tengah sorotan publik terhadap kontroversi yang melibatkan CEO Nvidia Corp, Jensen Huang, terkait hubungannya dengan seorang wanita yang diduga sebagai mata-mata China.
Eksekutif teknologi miliarder yang sebelumnya ikut serta dalam delegasi Trump ke Beijing pada Mei dan diundang kejamuan kenegaraan di Washington pada September itu berada di pusat skandal keamanan nasional dan perusahaan setelah mengakui hubungan di luar nikah dengan seorang pengusaha wanita asal China yang dicurigai sebagai agen spionase oleh pejabat intelijen AS. Kehadiran Huang dalam KTT mendatang kini diragukan, sementara para pemimpin bisnis lain seperti CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk serta Michael Miebach dari Mastercard dikabarkan berpotensi masuk dalam delegasi Trump pekan depan menurut laporan South China Morning Post.
Sumber: US Top News and Analysis
