Amazon melakukan langkah yang tidak biasa dengan menggunakan situs web dan aplikasi miliknya untuk meminta para pembelanja agar tidak mendukung sebuah rancangan undang-undang di New York City, seperti dilaporkan oleh Ars Technica.
Penolakan Terhadap Delivery Protection Act
Pengguna yang masuk ke platform e-commerce tersebut mendapati sebuah banner vertikal yang memperingatkan bahwa Dewan Kota NYC dapat menambah biaya hingga USD 5 per pesanan, lengkap dengan tombol untuk bertindak. Pesan penolakan yang sama juga muncul sebagai pop-up bagi pengguna aplikasi seluler Amazon, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg.
Perusahaan tersebut belum memberikan penjelasan rinci apakah penargetan pesan ini didasarkan pada alamat yang tersimpan di akun pengguna atau memanfaatkan layanan lokasi perangkat. Meski demikian, banner peringatan itu hanya muncul ketika pengguna sudah masuk ke akun mereka di Amazon.
Kebijakan yang ditentang oleh raksasa e-commerce ini adalah rancangan undang-undang Introduction 0518-2026 atau dikenal sebagai Delivery Protection Act. Jika regulasi tersebut disahkan, Amazon diwajibkan untuk mempekerjakan secara langsung para kontraktor pengiriman pihak ketiga yang selama ini bermitra dengan mereka.
Dampak dan Respons Perusahaan
Ketika pengguna mengklik tombol bertindak pada banner atau pop-up tersebut, mereka akan diarahkan ke sebuah halaman khusus. Halaman itu menyediakan sarana bagi warga untuk menghubungi anggota Dewan Kota New York City.
Dalam halaman tersebut, perusahaan menyatakan bahwa selama ini mereka bekerja sama dengan jaringan bisnis pengiriman skala kecil yang berada di tengah komunitas. Apabila legislasi itu disahkan, mereka mengeklaim tidak lagi dapat bermitra dengan usaha-usaha kecil tersebut dan terpaksa mempertimbangkan pemindahan operasional keluar kota.
Langkah penolakan publik terhadap regulasi sebenarnya bukan hal baru bagi perusahaan tersebut, karena mereka telah menyatakan sikap menentang Delivery Protection Act sejak bulan April. Kendati demikian, pemanfaatan pasar online pribadi untuk mendorong pandangan politik melalui pop-up di situs belanja merupakan sebuah tindakan yang jarang terjadi.
Sumber: Ars Technica








