Pemerintah Beijing secara resmi memberlakukan larangan kepemilikan dan penggunaan pesawat nirawak atau drone di wilayah tersebut mulai Minggu (15/11/2026). Warga yang memiliki perangkat tersebut kini terancam hukuman denda serta penyitaan alat.
Aturan Ketat Demi Keamanan Ibu Kota
Seperti dilaporkan AFP, kebijakan yang pertama kali diumumkan pada bulan September itu melarang kepemilikan, penyimpanan, hingga membawa masuk drone beserta komponennya ke dalam wilayah administratif Beijing, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Aturan ini diterapkan demi menjaga keamanan ibu kota Tiongkok.
Sebagai pusat pemerintahan Tiongkok sekaligus tempat tinggal para pemimpin tertinggi dan kantor pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT), kota ini memang menerapkan pengamanan yang sangat ketat. Sebelum aturan berlaku, pemilik diwajibkan untuk menyingkirkan perangkat mereka dengan cara menjualnya kembali atau memindahkannya ke luar wilayah larangan.
Latar Belakang Insiden dan Pengecualian
Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah muncul kekhawatiran terhadap keselamatan ruang udara pada Juni lalu, ketika sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di kota tersebut. Kecelakaan itu menyebabkan sang pilot tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
Sebelumnya pada Mei 2026, penjualan drone sudah lebih dulu dilarang dan pemilik diwajibkan mendaftarkan perangkat mereka meski masih diizinkan menyimpannya. Pemerintah setempat tetap memberikan pengecualian penerbangan drone untuk keperluan khusus, seperti penegakan hukum, penanggulangan terorisme, bantuan darurat, penelitian ilmiah, serta bidang pertanian.
Sumber: News - Detikcom
