Daftar Isi
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menyampaikan peringatan mendesak terkait kekosongan dana bantuan kemanusiaan di Sudan. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan tenda darurat bagi jutaan pengungsi kini menipis. Tanpa alokasi dana yang memadai, makin banyak keluarga yang berisiko menghadapi cuaca ekstrem, kekerasan, serta eksploitasi tanpa perlindungan dasar.
Kekurangan Dana Bantuan Kemanusiaan
Berdasarkan pernyataan bersama yang dirilis IOM dan UNHCR, Rencana Kebutuhan dan Respons Kemanusiaan PBB memerlukan dana sebesar 2,9 miliar dolar AS (sekitar 2,62 miliar euro). Alokasi anggaran tersebut ditargetkan untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada 20,4 juta warga Sudan. Namun, hingga saat ini dana yang berhasil terkumpul baru mencapai 47 persen dari total kebutuhan.
Di negara yang dilanda perang dan ancaman kelaparan tersebut, sebanyak 33,7 juta jiwa sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 15,4 juta orang memerlukan perlindungan darurat dan peralatan rumah tangga mendasar. Kendati demikian, keterbatasan anggaran membuat organisasi kemanusiaan baru mampu menjangkau 10 persen dari total warga yang membutuhkan.
Dampak Konflik dan Krisis Pengungsian
Lebih dari tiga setengah tahun sejak bentrokan bersenjata pecah antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan milisi Rapid Support Forces (RSF), Sudan masih menjadi lokasi krisis kemanusiaan dan pengungsian terbesar di dunia. Sekitar 8,6 juta orang terpaksa mengungsi di dalam negeri demi menghindari eskalasi kekerasan, sementara lebih dari 4,6 juta jiwa melarikan diri ke negara-negara tetangga.
Selain itu, sebanyak 5,2 juta warga memutuskan kembali ke daerah asal mereka meskipun perang masih berkecamuk. Kondisi wilayah yang mereka tuju umumnya telah hancur, baik pemukiman maupun infrastrukturnya. Pertempuran yang terus berlangsung, serangan nirawak (drone), serta hambatan logistik semakin memperrumit penyaluran bantuan kemanusiaan ke lokasi-lokasi terdampak.
Jumlah korban jiwa akibat konflik ini diperkirakan berkisar antara 40.000 hingga 250.000 orang. Angka pasti sulit dipastikan karena pertempuran masih berlangsung, akses komunikasi internet berbasis satelit dibatasi, serta banyaknya lembaga kemanusiaan dan pengamat internasional yang terpaksa meninggalkan Sudan.
Pemangkasan Anggaran dari Negara Donor
Ketua Forum Sudan dan Sudan Selatan di Jerman, Marina Peter, menyoroti memburuknya kondisi warga di lapangan. “Sangat sulit membayangkan bagaimana orang-orang dapat bertahan hidup,” kata Marina Peter kepada Deutsche Welle. Ia menjelaskan bahwa di sebagian besar wilayah Sudan, warga telah terisolasi dari bantuan kemanusiaan sejak awal perang, hingga beberapa di antaranya terpaksa mengonsumsi akar tanaman untuk bertahan hidup. Fenomena kembalinya pengungsi dari negara tetangga juga dipicu oleh pemotongan drastis jatah makanan di kamp pengungsian.
Spesialis Sudan di Caritas International, Ivo Körner, mengkritik keras penurunan kontribusi dari komunitas internasional. “Secara global, kami melihat penurunan drastis dalam pendanaan untuk bantuan kemanusiaan,” ujar Körner kepada Deutsche Welle. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh Jerman dan Uni Eropa jika dibandingkan dengan alokasi dana empat atau lima tahun lalu.
Caritas International terus mendukung para pengungsi dan komunitas penerima di Sudan melalui bantuan uang tunai, pasokan air bersih, layanan kesehatan dasar, dan bibit tanaman. Meski demikian, proyek Caritas di Sudan untuk tahun 2026 sepenuhnya mengandalkan donasi. Körner berharap ada tambahan dana dari Kementerian Luar Negeri Jerman, walau ia memprediksi peluang pendanaan akan jauh lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Marina Peter menambahkan bahwa tingkat kematian anak di Sudan saat ini berada di atas rata-rata. Namun, besarnya dampak krisis secara pasti hampir mustahil diukur karena pihak-pihak yang bertikai terus menghalangi akses bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah.
Respon Internasional dan Penolakan Pemerintah
Pada Kamis (23/10), Inggris bersama 31 mitra internasional termasuk Jerman mengeluarkan pernyataan bersama mengenai ancaman kelaparan di Sudan. Laporan tersebut mencatat bahwa 19,5 juta jiwa atau sekitar 41 persen dari total populasi Sudan mengalami kerawanan pangan akut. Negara-negara tersebut mendesak pihak yang bertikai untuk memberikan akses bantuan tanpa hambatan dan menghentikan serangan terhadap fasilitas sipil, sekaligus meminta peningkatan dana bantuan internasional.
Marina Peter menilai imbauan internasional tersebut mengandung kontradiksi. Ia menyatakan bahwa sebagian besar negara penandatangan justru pihak yang memangkas anggaran bantuan kemantuan dan kerja sama pembangunan mereka sendiri, sehingga desakan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada diri mereka sendiri.
Sementara itu, pemerintah Sudan berbasis di Khartoum yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menolak seluruh peringatan mengenai ancaman kelaparan. Dalam pernyataan resmi pada Minggu (26/10), pemerintah mengklaim situasi pangan di dalam negeri masih aman serta cadangan pemerintah dan produksi pertanian dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan. Khartoum menganggap peringatan dari negara-negara Barat sebagai bentuk politisasi terhadap kondisi kemanusiaan.
Peter mengkritik klaim pemerintah Sudan tersebut dan menyebutnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia menegaskan bahwa hambatan terhadap penyaluran bantuan masih terus terjadi di banyak lokasi.
Ancaman Serangan Nirawak terhadap Warga Sipil
Selain ancaman kelaparan dan pengungsian, penggunaan pesawat nirawak yang menyerang warga sipil juga kian meningkat. Platform Peace for Sudan mengeluarkan imbauan pada Rabu (05/11) agar serangan terhadap warga sipil, pasar, rumah sakit, serta fasilitas air dan listrik segera dihentikan. Dalam tiga minggu pertama Oktober saja, sedikitnya 306 orang tewas akibat serangan armada tersebut.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa serangan drone telah menewaskan sedikitnya 1.120 warga sipil pada paruh pertama tahun 2026. Körner mengonfirmasi kepada Deutsche Welle bahwa serangan drone memicu ketakutan meluas di masyarakat dan membahayakan keselamatan pekerja kemanusiaan. Kondisi ini membuat peran organisasi mitra lokal menjadi sangat krusial karena mereka memiliki kepercayaan masyarakat dan mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses oleh lembaga internasional.
