Daftar Isi
Cuaca musim gugur dengan hujan lebat dan suhu yang menurun memperparah krisis kemanusiaan bagi para warga sipil di Jalur Gaza. Hujan deras dalam akhir pekan menewaskan setidaknya enam orang, termasuk anak-anak, menurut data UNICEF, sementara otoritas setempat melaporkan lebih dari 70.000 tenda terendam banjir dan lebih dari 200.000 jiwa terdampak.
Dampak Banjir Bagi Warga
Rawan Al-Omari, seorang ibu beranak dua yang tinggal di tenda sebelah barat Jabalia, Gaza utara, mengatakan kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com) bahwa keluarganya berusaha menambal tenda dengan pasir dan puing agar air tidak merembes masuk. Menurut perempuan berusia 33 tahun itu, seluruh kawasan di sekitar tempat tinggalnya telah berubah menjadi lautan lumpur sehingga aktivitas keluar tenda menjadi sangat melelahkan.
Kondisi serupa dialami oleh Radi Amin yang berusia 45 tahun, di mana tenda beserta seluruh barang miliknya dan ketiga anaknya basah kuyup. Kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com), ia menuturkan bahwa anak-anaknya harus menggigil kedinginan selama tiga hari berturut-turut sebelum akhirnya matahari bersinar dan membantu mengeringkan pakaian mereka pada hari Rabu.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) melaporkan pada hari Rabu bahwa tim bantuan telah mulai membersihkan saluran pembuangan yang tersumbat dan waduk air hujan di 60 titik yang memberikan manfaat bagi sekitar 30.000 keluarga. Namun, mitra kemanusiaan OCHA memperingatkan bahwa ketersediaan lahan sangat terbatas untuk memindahkan warga dari wilayah banjir maupun bangunan yang rusak akibat perang karena otoritas Israel membatasi akses warga Palestina di balik Garis Kuning.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, perang yang terjadi telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan perumahan di Gaza dengan korban tewas melampaui 74.600 jiwa berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Gaza. Israel menguasai sekitar dua pertiga wilayah teritorial tersebut melalui garis demarkasi militer, sementara Hamas tetap menjalankan otoritas pemerintahan di sebagian wilayah sisa dekat Laut Mediterania tempat bermukimnya sekitar 2 juta penduduk yang sebagian besar telah mengungsi berkali-kali.
Kebuntuan Politik dan Hambatan Rekonstruksi
Berdasarkan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025, Presiden AS Donald Trump membentuk komite Board of Peace (BoP) guna mengawasi implementasi gencatan senjata serta tata kelola dan rekonstruksi pascaperang. Penilaian bersama Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa pada April 2026 memperkirakan pemulihan Gaza membutuhkan dana sebesar 71,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 64,2 miliar euro selama dekade berikutnya.
Meski demikian, negosiator gagal mencapai kesepakatan terkait syarat perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel, sementara serangan udara Israel tetap berlanjut termasuk serangan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis pada hari Kamis terhadap pihak yang dituduh sebagai anggota Hamas. Nathan Brown, profesor ilmu politik dan urusan internasional di George Washington University, menyampaikan kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com) bahwa kegagalan Board of Peace dalam memajukan rekonstruksi berakar dari keberatan Israel yang menuntut Hamas melucuti senjata sepenuhnya terlebih dahulu.
Board of Peace mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang menilai langkah Israel memperbaiki situasi kemanusiaan menjelang musim dingin masih belum memadai dan mendesak Pemerintah Israel untuk segera mengizinkan masuknya pasokan musim dingin serta bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT) menyatakan bahwa truk penyedot limbah untuk Palang Merah Internasional serta 91.000 tenda dan ribuan truk pembawa terpal, selimut, serta pakaian musim dingin telah masuk ke Gaza dalam beberapa bulan terakhir.
Board of Peace turut meminta Hamas mematuhi komitmen gencatan senjata termasuk meletakkan senjata dan mengalihkan otoritas pemerintahan, yang langsung ditolak oleh Hamas dengan tuduhan bahwa Israel menghalangi implementasi rencana perdamaian dan menahan pasokan kemanusiaan. PBB serta berbagai lembaga internasional menuduh Israel mencegah impor tempat tinggal prefabrikasi, di mana PBB menyebut sekitar 150.000 tenda berada di luar Gaza menunggu izin, meski klaim tersebut ditolak Israel.
Perdana Menteri sementara Israel Benjamin Netanyahu menyangkal tanggung jawab atas memburuknya kondisi tersebut dan balik menyalahkan Hamas. Ia memperingatkan bahwa Hamas akan memanfaatkan setiap barang keperluan ganda yang masuk ke Gaza untuk memperkuat rezim teror dan memperluas arsenal militer mereka selama kelompok tersebut masih berkuasa.
Ancaman Krisis Bagi Anak dan Perempuan
Direktur Regional Save the Children, Ahmad Alhendawi, mengatakan kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com) bahwa sekitar 1,2 juta orang yang mencakup lebih dari 560.000 anak-anak menghadapi kondisi tempat tinggal yang kritis atau sangat buruk. Ketersediaan pakaian musim dingin yang sangat minim membuat ratusan ribu anak terancam hipotermia dan infeksi saluran pernapasan.
Perwakilan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Palestina, Nestor Owomuhangi, menyatakan kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories (dw.com) bahwa sekitar 400.000 orang di Gaza termasuk 10.000 ibu hamil masih tinggal di kawasan dengan risiko banjir tinggi. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, dan martabat perempuan serta anak perempuan semakin besar mengingat terdapat sekitar 180 bayi yang lahir setiap harinya dan membutuhkan tempat berlindung yang kering serta hangat.
