Rencana Penampungan Pencari Suaka di Piddington Digugat

Pemerintah Inggris bakal menghadapi gugatan hukum terkait rencana penempatan lebih dari 1.200 pencari suaka di bekas pangkalan militer dekat Desa Piddington, Oxfordshire. Ketua Dewan Paroki Piddington, Tim McNally, menyatakan pihak yang menentang rencana tersebut siap mengambil jalur hukum setelah izin perencanaan disetujui oleh Sekretaris Perumahan Angela Rayner.

Persetujuan Lewat Jalur Cepat dan Penolakan Warga

Izin pembangunan di lokasi MoD Bicester diloloskan oleh Rayner menggunakan skema percepatan Urgent Crown Development yang diperuntukkan bagi proyek-proyek mendesak dan berkepentingan nasional. Pihak yang menolak keputusan ini diberikan waktu selama enam minggu untuk mengajukan tantangan hukum secara resmi. McNally menegaskan para menteri harus bersiap menghadapi langkah hukum tersebut.

Piddington merupakan desa kecil yang dihuni sekitar 350 jiwa. Pada September lalu, warga desa secara simbolis memilih untuk keluar dari Inggris sebagai bentuk protes terhadap rencana tersebut. Bulan lalu, kelompok masyarakat bernama Wrong Plan Wrong Site juga telah memohon peninjauan kembali secara yuridis (judicial review). Berdasarkan laporan pemerintah, terdapat 3.177 masukan yang menolak rencana penampungan ini dan hanya satu masukan yang mendukung.

Dalam laporan tersebut, Rayner memutuskan izin harus diberikan karena tingkat permintaan nasional untuk akomodasi pencari suaka masih sangat tinggi. Persetujuan ini mencakup pembongkaran bangunan yang ada, pembangunan akomodasi modular baru, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan.

Kekhawatiran Mendasar Warga Lokal

Sejumlah warga Piddington mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai ketiadaan fasilitas penunjang di desa tersebut. Melise Witkin, warga yang telah bermukim selama enam tahun, bercerita kepada BBC bahwa ia merasa sangat kecewa meski tidak terkejut mendengar kabar persetujuan izin tersebut. Ia menjelaskan bahwa desanya tidak memiliki fasilitas dasar seperti trotoar, penerangan jalan, kedai minum (pub), maupun toko.

Kekecewaan senada disampaikan oleh Jo Haw-Cook, warga yang telah tinggal di desa itu selama 56 tahun. Seperti dilaporkan BBC, Haw-Cook menyatakan rasa sedihnya namun menegaskan bahwa warga Piddington memiliki ketahanan dan akan bersatu untuk terus melawan keputusan tersebut sebagai satu komunitas.

Di samping itu, McNally menyampaikan kepada BBC Radio 4 bahwa warga desa dapat menerapkan Undang-Undang Hillsborough yang baru. Aturan tersebut menciptakan kewajiban hukum bagi pejabat dan otoritas publik untuk bertindak secara transparan dan jujur ketika sebuah penyelidikan berlangsung.

Tanggapan Pemerintah dan Kritik Politisi

Menteri Pertahanan Luke Pollard mengutarakan kepada LBC bahwa pemerintah memahami tingginya gejolak perasaan di tengah masyarakat Piddington dan Bicester. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Home Office) terus berinteraksi dengan warga, serta mengingatkan masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum proyek benar-benar difinalisasi.

Wakil juru bicara Perdana Menteri menjelaskan bahwa fasilitas penampungan militer tersebut dirancang secara mandiri (self-contained) dengan pengamanan 24 jam dan CCTV guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghentikan penggunaan hotel sebagai tempat penampungan, yang diklaim telah menghemat anggaran negara lebih dari £1 miliar sejak pemilu.

Meski demikian, penolakan keras datang dari pemerintah daerah dan tokoh politik oposisi. Dewan Kota Bicester dan Dewan Distrik Cherwell menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan yang mengabaikan aspirasi publik melalui proses percepatan. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga desa dan mendesak agar para migran ilegal segera dideportasi. Sementara itu, juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, Zia Yusuf, menyebut Piddington telah menjadi pusat dari persoalan migrasi dan menegaskan para pencari suaka seharusnya ditahan dan dipulangkan ke negara asal mereka.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri menyatakan pada Kamis bahwa meskipun izin perencanaan telah diberikan, keputusan akhir untuk melanjutkan penggunaan bekas pangkalan militer MoD Bicester tersebut belum sepenuhnya diambil.