Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan sikap menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Apresiasi terhadap Langkah Gibran
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menuturkan bahwa partainya menghargai sepenuhnya keputusan politik yang diambil oleh Gibran. Menurut Sugiat, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Gibran lebih mengutamakan kepentingan bangsa serta stabilitas pemerintahan dibandingkan ambisi jabatan pribadi.
“Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Sugiat, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi HAM DPR, menyampaikan rasa hormat atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan oleh Gibran. Ia meyakini bahwa keputusan tersebut telah melalui proses perenungan yang mendalam. Partai Gerindra pun menyatakan dukungannya terhadap proses administratif serta tata tertib yang berlaku di MPR RI terkait pengunduran diri tersebut.
Fokus Pemerintahan Prabowo
Lebih lanjut, Sugiat menegaskan bahwa keputusan mundur ini bukanlah langkah yang diambil secara mendadak atau sepihak. Ia mengungkapkan bahwa Gibran telah mengomunikasikan rencananya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan selama 2,5 jam beberapa hari sebelumnya.
Langkah ini diambil dengan tujuan agar fokus pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak terus-menerus terganggu oleh polemik yang ada. Dengan demikian, pelayanan publik serta berbagai program kerja pemerintah untuk masyarakat diharapkan dapat tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Proses Kekosongan Jabatan
Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR pada Kamis (12/11). Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa dengan penyerahan surat tersebut, kursi Wakil Presiden saat ini dinyatakan kosong.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, MPR akan segera menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden dalam kurun waktu paling lambat 60 hari.
