Daftar Isi
Pemerintah Inggris memperketat panduan penggunaan ponsel bagi para siswa di sekolah. Di bawah aturan baru yang bakal berlaku mulai September 2027, murid-murid tidak lagi diizinkan membawa atau mengantongi ponsel selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Kebijakan ini memperluas panduan hukum yang sebelumnya telah diterapkan sejak Juni lalu, yang mewajibkan sekolah dan yayasan pendidikan memastikan lingkungan bebas ponsel sepanjang hari. Aturan baru tersebut akan menghapus skema “tidak terlihat, tidak terdengar” yang selama ini masih membolehkan ponsel disimpan di dalam tas murid selama tidak terdengar atau terlihat.
Fokus Belajar dan Dorongan Budaya Sekolah
Menteri Pendidikan Inggris Lucy Powell menegaskan bahwa pemerintah ingin memberikan pesan yang jelas kepada para orang tua dan siswa. Ia menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar dan berteman, bukan untuk mengusap layar ponsel.
Pemerintah menilai akses terhadap ponsel berisiko menjauhkan anak-anak dari proses pembelajaran serta dari interaksi antar sesama murid. Melalui panduan ini, setiap sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan metode penerapan aturan, mulai dari penyediaan kantong khusus bersegel, loker penyimpanan aman, penyerahan ponsel di awal hari, hingga melarang ponsel masuk ke lingkungan sekolah sama sekali.
Kepada BBC Breakfast, Powell menyampaikan bahwa langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan budaya secara menyeluruh di lingkungan sekolah.
Kepala Sekolah Burnage Academy for Boys di Manchester, Karl Harrison, menceritakan pengalamannya kepada BBC bahwa pihak sekolah telah mengeluarkan dana sebesar 20.000 pound sterling untuk menerapkan sistem pendeteksi logam dan kantong penyimpanan ponsel. Harrison menyebut kebijakan tersebut meningkatkan fokus siswa saat pembelajaran dan mendorong interaksi sosial antar murid secara langsung di sekolah.
Tantangan Anggaran dan Tanggapan Serikat Guru
Meskipun mendukung pengurangan gangguan di kelas, serikat kepala sekolah menyuarakan keprihatinan terkait biaya operasional. Sekretaris Jenderal Serikat Pemimpin Sekolah NAHT Paul Whiteman menilai penggunaan ponsel dapat memicu persoalan keselamatan dan menjadi gangguan, tetapi penerapan aturan yang lebih ketat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemimpin Sekolah dan Perguruan Tinggi (ASCL) Pepe Di’Iasio. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak bisa begitu saja menghilangkan ponsel tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai. Menurutnya, pengadaan kantong terkunci atau fasilitas penyimpanan aman untuk seluruh siswa memerlukan biaya yang sangat besar dan sulit terwujud tanpa bantuan dana dari pemerintah.
Menanggapi keluhan anggaran tersebut, Powell menyatakan tetap memberikan otonomi penuh kepada para kepala sekolah untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.
Dukungan terhadap pengetatan aturan ini datang dari Komisioner Anak untuk Inggris Dame Rachel de Souza serta pendiri kelompok kampanye Generation Focus Charlotte Ashton. Ashton menilai aturan lama tidak lagi efektif karena murid masih kerap menggunakan aplikasi seperti TikTok di area toilet sekolah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Bayangan dari Partai Konservatif Laura Trott menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperketat larangan ponsel pintar. Namun, ia mengkritik kurangnya keterpaduan kebijakan pemerintah terkait jenis teknologi baru yang diizinkan masuk ke ruang kelas.
Penerapan di Wilayah Lain dan Aturan Media Sosial
Kebijakan penanganan ponsel di lingkungan sekolah bervariasi di seluruh wilayah Britania Raya karena sektor pendidikan ditangani oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Skotlandia berencana menerbitkan undang-undang baru untuk membatasi penggunaan ponsel pribadi di sekolah setelah menggelar konsultasi publik.
Sebaliknya, parlemen Wales (Senedd) menolak usulan larangan nasional berbasis undang-undang, meski tetap mendorong sekolah membatasi ponsel dengan memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah. Di Irlandia Utara, Menteri Pendidikan Paul Givan membuka konsultasi publik selama 12 minggu sejak Agustus lalu untuk mengkaji aturan larangan ponsel secara hukum.
Aturan mengenai larangan ponsel di sekolah ini terpisah dari rencana pemerintah Britania Raya yang akan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun mulai Maret mendatang. Larangan tersebut bakal membatasi akses ke berbagai platform populer seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok.
Sumber: BBC News
