Kabar gembira datang bagi para pekerja yang ingin menikmati waktu berlibur lebih panjang. Berdasarkan ketentuan baru, pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak lagi memotong hak cuti tahunan pekerja apabila pihak perusahaan menerapkannya, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Aturan Hukum dan Kesempatan Berlibur
Ketentuan tersebut tertuang secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja, khususnya pada Pasal 118 ayat (6). Beleid itu menyebutkan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi pekerja atau buruh.
Aturan ini membuka peluang bagi para pekerja untuk merencanakan perjalanan dengan memadukan hari libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan. Apabila waktu libur yang ada masih kurang, pekerja dapat memakai cuti tahunan mereka tanpa khawatir jatah tersebut berkurang akibat cuti bersama, sehingga sisa cuti tetap bisa dipakai untuk keperluan lain.
Kendati demikian, kebijakan ini tidak otomatis membuat seluruh pekerja langsung menerima tambahan hari libur begitu saja. Ketentuan tersebut baru berlaku apabila perusahaan tempat mereka bekerja memang menerapkan cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ketentuan Waktu Istirahat dan Hak Cuti
Selain mengatur mengenai cuti bersama, Pasal 118 dalam undang-undang yang sama turut merinci berbagai ketentuan lain seputar waktu istirahat serta hak cuti pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat minimal 30 menit setelah merampungkan pekerjaan selama empat jam secara terus-menerus.
Mengenai istirahat mingguan, pekerja yang menjalani sistem enam hari kerja berhak memperoleh satu hari libur. Sementara itu, pekerja dengan sistem lima hari kerja mendapatkan jatah dua hari istirahat dalam satu pekan.
Pekerja juga dipastikan memiliki hak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah melewati masa kerja selama 12 bulan berturut-turut. Pelaksanaan cuti tahunan ini nantinya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Undang-undang tersebut turut mengatur hak istirahat panjang selama 30 hari kalender bagi pekerja yang telah bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Meskipun demikian, pekerja yang mengambil hak istirahat panjang tersebut tidak akan mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan.
