Daftar Isi
Pada awal Oktober, Artur Danielyan, pemimpin partai oposisi Adekvad di Armenia, ditangkap oleh pihak berwenang usai mengunggah kritik terhadap Perdana Menteri Nikol Pashinyan di media sosial Facebook. Tindakan hukum ini memperpanjang deretan kasus penuntutan terhadap figur oposisi dalam dua tahun terakhir yang umumnya dipicu oleh aktivitas mereka di dunia maya. Sejumlah perwakilan masyarakat sipil menilai fenomena penuntutan selektif ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Armenia.
Tuduhan Hukum dan Isu Pertukaran Tahanan
Penahanan Danielyan bermula dari serangkaian unggahannya yang mengkritik Pashinyan dan lembaga keamanan negara. Salah satu perdebatan berfokus pada sikap Pashinyan mengenai wacana pertukaran tahanan yang melibatkan seorang tentara Azerbaijan. Tentara tersebut dituduh menerobos rumah seorang wanita berusia 39 tahun di Desa Shaki, Armenia, serta melukai wanita itu beserta anak-anaknya.
Dalam wawancara dengan media lokal Armenia Infocom, Pashinyan menolak gagasan menukar tentara yang ditahan di Armenia dengan warga Armenia yang ditahan di Azerbaijan. Danielyan merespons pernyataan itu dengan merilis kritik tajam, menuduh Perdana Menteri tidak memiliki iktikad untuk memulangkan warga negaranya sendiri.
Persoalan ini tidak lepas dari konflik tiga dekade antara Armenia dan Azerbaijan memperebutkan Nagorno-Karabakh. Menyusul operasi militer Azerbaijan pada 2023, Baku berhasil mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut dan menyebabkan lebih dari 100.000 warga Armenia mengungsi. Hingga kini, sebanyak 19 warga Armenia masih ditahan di Baku, termasuk mantan pejabat tinggi dari pemerintahan de facto Nagorno-Karabakh.
Sorotan atas Penuntutan Selektif
Lebih dari serusin organisasi masyarakat sipil Armenia mengecam tindakan pidana terhadap pemimpin Partai Adekvad tersebut. Mereka menganggap proses hukum itu tidak proporsional dan sarat dengan kepentingan politik. Dalam pernyataan bersamanya, lembaga-lembaga tersebut menilai penangkapan itu bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak menyuarakan pendapat kritis atau pandangan yang berseberangan dengan pemerintah.
Penuntutan serupa juga dialami oleh aktivis lain menjelang pemilihan parlemen pada Juni lalu. Artur Osipyan, seorang aktivis pengungsi dari Nagorno-Karabakh, ditangkap setelah terlibat perdebatan sengit dengan Pashinyan mengenai kebijakan wilayah tersebut. Jaksa Armenia kemudian mendakwa Osipyan atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan menghalangi kampanye partai berkuasa, serta dugaan menghasut kekerasan terhadap Pashinyan dalam unggahan media sosial pada Maret.
Kondisi kebebasan berpendapat semakin disorot sejak pemerintah memberlakukan Pasal 226.2 dalam kitab undang-undang hukum pidana pada 15 April 2020 yang mempidanakan seruan publik atau pembenaran aksi kekerasan. Meskipun pasal tersebut kemudian didekriminalisasi akibat desakan publik, laporan Freedom House tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir 95 persen kasus pengadilan terkait aturan itu menyasar ancaman terhadap Pashinyan dan pendukungnya. Sebaliknya, ucapan bernada sama yang dilontarkan oleh anggota partai berkuasa tidak mendapat tindakan hukum serupa.
Laporan dari Pusat Demokrasi dan Keamanan Regional, sebuah lembaga pemikir independen di Yerevan, juga mencatat maraknya ujaran kebencian di media sosial terhadap pengungsi Nagorno-Karabakh selama periode sebelum pemilu 2026. Meskipun pembuat konten pro-pemerintah kerap melontarkan julukan yang merendahkan para pengungsi, aparat penegak hukum Armenia cenderung tidak melakukan proses hukum terhadap kelompok pro-pemerintah tersebut.
Sikap Pragmatis Uni Eropa
Di tengah langkah Armenia untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa, Brussel dinilai belum memberikan tanggapan tegas mengenai pembungkaman suara oposisi. Analis politik Tigran Grigoryan menuturkan kepada DW bahwa Uni Eropa cenderung menerapkan pendekatan pragmatis berbasis kepentingan geopolitik. Mengingat dinamika di kawasan seperti yang terjadi di Georgia, Armenia kini menjadi mitra utama Uni Eropa di wilayah tersebut, ditambah lagi opsi oposisi lokal cenderung bersikap pro-Rusia.
Pakar Eropa Timur dari German Council on Foreign Relations, Stefan Meister, menyampaikan pandangan serupa. Ia menjelaskan kepada DW bahwa dukungan Eropa lebih didorong oleh kebijakan terhadap Rusia untuk memperkuat pihak-pihak yang mengikis pengaruh Moskow di kawasan. Menurut Meister, Pashinyan memanfaatkan dinamika ini dengan melabeli lawan politiknya sebagai perpanjangan tangan Rusia, sekalipun tidak semua penentang pemerintah bersikap pro-Rusia.
Dalam tanggapan tertulis kepada DW, juru bicara Uni Eropa menyatakan bahwa demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak mendasar merupakan bagian inti dari Perjanjian Kemitraan yang Ditingkatkan dan Komprehensif antara Uni Eropa dan Armenia. Pihaknya menegaskan bahwa Uni Eropa terus memantau perkembangan di Armenia dan menekankan bahwa setiap penyidikan pidana harus dilakukan secara independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik.
