Hungaria Buka Arsip Era Komunis, Ungkap 60 Ribu Mantan Agen

Pemerintah Hungaria akhirnya membuka akses publik terhadap arsip rahasia era komunis setelah puluhan tahun tertunda. Langkah ini dilakukan melalui undang-undang yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Peter Magyar pada September lalu, yang memberikan akses tanpa batas bagi masyarakat untuk menelusuri catatan dinas keamanan negara sebelum tahun 1990.

Pemenuhan Janji Reformasi

Dalam sebuah pengarahan media di arsip keamanan negara, Peter Magyar menyatakan bahwa pembukaan dokumen ini merupakan pemenuhan janji utama dari perubahan rezim tahun 1990 yang sempat tertunda dan disembunyikan selama 36 tahun. Menurutnya, pembatasan akses selama puluhan tahun telah menciptakan ruang bagi histeria politik, pemerasan, tekanan, dan pembungkaman pihak-pihak tertentu.

Kepala arsip, Bendeguz Gergo Cseh, menjelaskan bahwa meskipun nama-nama politisi, tokoh agama, dan pesohor televisi muncul dalam daftar tersebut, sebagian besar informan adalah warga biasa yang tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan publik nasional. Pemerintah juga berencana menyediakan layanan dukungan emosional dan konseling bagi keluarga yang terdampak oleh pengungkapan informasi ini. Magyar meminta masyarakat untuk menyikapi data tersebut dengan martabat dan kemanusiaan.

Detail Dokumen yang Dirilis

Berdasarkan undang-undang keterbukaan penuh, empat jenis catatan keamanan negara kini dapat diakses secara bebas. Sejak Rabu pagi, tiga di antaranya telah tersedia melalui situs web nyitottaktak.hu. Dokumen tersebut mencakup “kartu 6” yang berisi data identitas agen, latar belakang perekrutan, motivasi, serta durasi keterlibatan mereka dalam jaringan.

Selain itu, pemerintah merilis daftar perekrutan periode 1957 hingga 1962 serta basis data nama sandi dan informasi pribadi mantan agen. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 50.000 hingga 60.000 nama agen yang kini telah dipublikasikan. Masyarakat dapat mencari data tersebut melalui alat pencarian daring berdasarkan nama, tanggal lahir, atau nama sandi. Gelombang kedua dokumen yang memuat detail sekitar 9.000 informan lainnya dijadwalkan akan dirilis pada Februari mendatang.

Jaringan Informan Era Perang Dingin

Hungaria berada di bawah kekuasaan komunis satu partai antara tahun 1949 hingga 1989. Selama periode tersebut, otoritas menggunakan jaringan informan yang luas untuk memantau sentimen publik, mirip dengan praktik di Jerman Timur dan negara Blok Timur lainnya. Individu sering kali direkrut melalui paksaan untuk melaporkan rekan, teman, bahkan kerabat mereka sendiri.

Estimasi menunjukkan bahwa polisi rahasia mempekerjakan sekitar 150.000 agen selama empat dekade di bawah rezim Mátyás Rákosi dan János Kádár. Namun, hanya sekitar sepertiga dari nama-nama tersebut yang diketahui, dan informasi substantif hanya tersedia untuk sekitar 10 persen di antaranya. Banyak catatan hilang pada tahun 1956 dan selama masa transisi rezim, sementara sisanya disimpan di Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 1997.

Direktur Jenderal Arsip Sejarah Layanan Keamanan Negara (ÁBTL), Cseh Gergő Bendegúz, menyampaikan kepada kantor berita MTI bahwa terdapat sekitar sepuluh ribu berkas yang terdiri dari ratusan ribu halaman. Ia juga menegaskan bahwa isi catatan keamanan negara tidak selalu akurat dalam setiap kasus dan kondisinya sangat tidak lengkap.

Tanggapan Sejarawan

Perdebatan mengenai pembukaan arsip ini telah mewarnai politik Hungaria selama bertahun-tahun. Pada tahun 2002, skandal sempat mencuat ketika terungkap bahwa Perdana Menteri saat itu, Peter Medgyessy, pernah bekerja sebagai agen rahasia era komunis. Hal ini mendorong parlemen mengesahkan undang-undang pada tahun 2003 yang memungkinkan korban pemantauan untuk mengetahui siapa yang melaporkan mereka.

Sejarawan Laszlo Eorsi dari 1956 Institute Foundation menilai langkah ini sebagai tindakan yang terlambat namun tetap penting. Menurutnya, publik kini mendapatkan akses informasi yang jauh lebih luas mengenai cara kerja aparat keamanan masa lalu. Meski demikian, Eorsi mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menghakimi individu hanya karena nama mereka tercantum dalam daftar.

Ia mencatat bahwa terdapat banyak contoh di mana seseorang direkrut tetapi tidak pernah memberikan laporan, bahkan mengambil risiko besar dengan berbalik melawan otoritas. Beberapa di antaranya bahkan dapat dianggap sebagai pahlawan, tutur Eorsi.