Lebih dari 70.000 petugas kepolisian dan gendarmerie dikerahkan di seluruh wilayah Prancis di tengah persiapan menghadapi gelombang unjuk rasa baru yang menentang kondisi sekolah yang memburuk serta kenaikan biaya hidup. Pemerintah Prancis menegaskan komitmen mereka untuk mencegah unjuk rasa pada hari Sabtu agar tidak berujung pada kekerasan seperti pekan sebelumnya.
Peningkatan Pengamanan dan Pelarangan Unjuk Rasa
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyatakan bahwa jumlah petugas yang diterjunkan meningkat sebanyak 20 persen dibandingkan akhir pekan sebelumnya untuk mencegah kerusuhan terulang. Operasi pengamanan ini turut melibatkan unit elit kepolisian RAID yang biasanya menangani kontraterorisme dan intervensi berisiko tinggi. Nunez menjelaskan bahwa para personel unit tersebut tidak akan terlibat langsung dalam pengendalian massa, melainkan mendukung operasi kepolisian lainnya.
Pemerintah juga memberlakukan pendekatan yang sangat ketat terhadap aksi unjuk rasa. Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa permohonan aksi dari serikat buruh akan ditinjau oleh otoritas setempat, sementara demonstrasi yang diorganisasi oleh kelompok lain akan dilarang jika memungkinkan. Pelarangan aksi di pusat kota diterapkan di sejumlah kota seperti Montpellier, Rouen, Nice, dan Lyon. Di Marseille, aksi pawai serikat buruh diizinkan dengan ketentuan yang ketat.
Di Paris, koalisi serikat buruh dijadwalkan memimpin pawai dari Porte d’Italie menuju Porte de Vincennes di sepanjang Boulevards des Marechaux pukul 13.00 hingga 19.00 waktu setempat, setelah rute pusat yang awalnya dinegosiasikan antara Place de la Bastille dan Place de la Nation d’larang. Keputusan larangan tersebut memicu penolakan keras.
Amnesty International Prancis menilai eskalasi keamanan tersebut mengorbankan kebebasan warga, membahayakan hak untuk berdemonstrasi secara damai, serta memicu kekhawatiran peningkatan kekerasan di negara tersebut. Aktivitas di pusat kota Paris lumpuh dengan pertokoan yang menutup gerai dan melapisi jendela dengan panel pelindung, sementara beberapa peritel menyewa keamanan swasta. Sedikitnya 24 stasiun kereta bawah tanah ditutup atas permintaan prefektur kepolisian, sedangkan institusi budaya besar seperti Museum Louvre dan Musee d’Orsay memilih tutup, serta acara Art Basel Paris membatalkan program akhir pekan mereka.
Pertemuan Pemerintah dan Akar Ketidakpuasan
Pada hari Jumat, Macron mengadakan pertemuan dengan perwakilan gerakan mahasiswa untuk pertama kalinya sejak unjuk rasa dimulai. Ia menjanjikan penambahan guru serta perombakan menyeluruh pada Parcoursup, sistem penerimaan masuk universitas. Namun, pertemuan tersebut gagal meredakan ketegangan karena perwakilan mahasiswa tetap menyerukan mobilisasi lanjutan sampai pemerintah menunjukkan tindakan nyata.
Gelombang protes bermula pada pertengahan September ketika para siswa sekolah menengah memblokade sekolah mereka sebagai bentuk protes terhadap kondisi fasilitas yang rusak dan kekurangan guru, serta sistem akses pendidikan tinggi yang dianggap tidak adil. Gerakan ini kemudian meluas menjadi wadah ketidakpuasan publik terhadap biaya hidup, ketimpangan, dan kepemimpinan Macron. Pada tanggal 17 Oktober, lebih dari setengah juta orang turun ke jalan atas seruan organisasi mahasiswa serta sisa-sisa gerakan Rompi Kuning.
Kericuhan ini terjadi menjelang pemilihan presiden penting dalam kurun waktu enam bulan ke depan, di mana Macron yang dilarang konstitusi untuk mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga akan meninggalkan jabatannya pada tahun 2027. Situasi ini turut menyoroti kelompok sayap kanan dengan tokoh utamanya, Marine Le Pen, yang mengusung kampanye penegakan hukum dan ketertiban, serta memimpin bursa pencalonan presiden berdasarkan jajak pendapat terbaru.
Ketegangan tambahan juga diantisipasi di Orleans, tempat Partai National Rally pimpinan Le Pen menggelar kongres partai pada hari Sabtu untuk menandai dimulainya kampanye presiden mereka. Otoritas memperkirakan 20.000 hingga 30.000 orang akan bergabung dalam aksi tandingan menentang partai sayap kanan tersebut, sehingga memicu operasi pengamanan berskala besar.
