Undang-undang pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun di Australia menghadapi ujian hukum pertamanya di Mahkamah Agung. Platform Reddit bersama sebuah kelompok advokasi berupaya membatalkan aturan tersebut dengan dalih kebebasan komunikasi politik.
Tantangan Hukum di Mahkamah Agung
Persidangan di Mahkamah Agung dijadwalkan berlangsung selama dua hari untuk memutuskan nasib kebijakan yang melarang pengguna di bawah usia 16 tahun mengakses sepuluh platform digital utama. Berdasarkan catatan pemerintah, aturan yang diterapkan hampir 11 tahun lalu itu telah menangguhkan lebih dari lima juta akun di berbagai layanan seperti Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Twitch, dan Threads.
Australia tidak memiliki jaminan konstitusional atas kebebasan berbicara secara eksplisit. Oleh karena itu, gugatan ini berfokus pada argumen bahwa pelarangan pembuatan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun memberikan beban yang tidak semestinya terhadap kebebasan tersirat komunikasi politik dalam hukum Australia.
Dalam dokumen pembelaannya, pemerintah federal berargumen bahwa undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak-anak dari risiko bahaya fitur-fitur di media sosial seperti algoritma, gulir tanpa batas, pemberitahuan persisten, dan tombol suka. Di sisi lain, Perdana Menteri Anthony Albanese mempertahankan kebijakan ini di tengah sorotan publik.
Argumen Reddit dan Kendala Kelompok Advokasi
Reddit menyatakan dalam dokumen pengadilannya bahwa platform daring merupakan sumber berita dan informasi politik yang penting di Australia. Remaja dinilai akan kehilangan akses untuk membuat unggahan politik, memberikan komentar, bereaksi terhadap konten politik, atau berinteraksi dengan akun sayap muda partai-partai politik.
Kepala Hubungan Masyarakat Reddit, Adam Collins, menyampaikan bahwa perusahaannya memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah dalam melindungi anak muda di dunia maya, namun menilai ada cara lain yang lebih efektif dibandingkan pembatasan usia minimum. “Saat kami menantang undang-undang ini di pengadilan, kami akan terus mematuhinya dan mengadvokasi langkah-langkah keselamatan anak muda yang lebih efektif,” ujar Adam kepada The Guardian.
Sementara itu, Digital Freedom Project yang dipimpin oleh anggota parlemen libertian New South Wales, John Ruddick, menghadapi hambatan tambahan karena pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum kelompok tersebut untuk membawa kasus ini ke persidangan. Kelompok tersebut sebelumnya sempat mencantumkan dua remaja sebagai penggugat utama, namun mereka ditarik dari kasus pada bulan Juli akibat kekhawatiran menanggung potensi biaya hukum jika kalah.
Pakar hukum konstitusi terbelah dalam menilai peluang keberhasilan gugatan ini. Sejumlah akademisi berpendapat gugatan dapat berhasil jika menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan undang-undang dan dampak praktisnya, sementara yang lain memperkirakan gugatan berpotensi gagal karena dampak pelarangan terhadap volume komunikasi politik secara keseluruhan dinilai sangat kecil.
Di luar proses pengadilan, Komisaris eSafety Julie Inman Grant juga menggunakan kewenangan baru untuk menyelidiki kepatuhan TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, dan Facebook terkait masih banyaknya remaja yang memegang akun. Platform digital tersebut terancam denda hingga hampir 100 juta dolar per pelanggaran jika regulator membawa kasus ini ke pengadilan federal, sementara parlemen juga tengah membahas rancangan undang-undang kewajiban kehati-hatian digital.
Sumber: World news | The Guardian
