Hakim Tolak Gugatan Pemilu Senat Alaska, DOJ Banding

Hakim federal pada hari Minggu menolak gugatan luar biasa dari Departemen Kehakiman (DOJ) yang berupaya menunda sertifikasi pemilu Senat Alaska jika Senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah. Keputusan tersebut keluar hanya dua hari sebelum Hari Pemilihan dan dua hari setelah Jaksa Penuntut AS untuk Alaska mengumumkan investigasi kriminal dan perdata yang sedang berlangsung terkait keputusan kandidat non-petahana Daniel J. Sullivan untuk mencalonkan diri.

Penolakan Gugatan oleh Hakim

Kampanye dari kandidat dari Partai Demokrat Mary Peltola, para pejabat pemilu negara bagian, dan kelompok advokasi luar sebelumnya telah meminta Hakim Sharon Gleason untuk membatalkan gugatan DOJ di Pengadilan Distrik AS di Anchorage. Departemen Kehakiman kemudian dengan cepat mengajukan pemberitahuan tentang niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS. Peltola sendiri terlibat dalam persaingan ketat dengan Senator Dan Sullivan yang pemenangnya akan ditentukan melalui sistem pilihan berjenjang.

Dalam putusan setebal 20 halaman, Hakim Gleason tidak menyelesaikan persoalan apakah kandidat Sullivan lain direkrut untuk membingungkan para pemilih. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa pemerintah gagal membuktikan kedudukan hukum untuk mengajukan keluhan perdata guna menunda sertifikasi pemilu jika Senator Sullivan kalah. DOJ sebelumnya menginginkan investigasi terhadap niat pemilih dan kemungkinan kebingungan akibat keberadaan dua nama Dan Sullivan di surat suara.

Gleason menilai ketiadaan penjelasan dari Amerika Serikat mengenai bagaimana keringanan yang diminta dapat memulihkan dugaan kerugian sekaligus menjaga kerahasiaan surat suara adalah hal yang janggal. Ia mencatat bahwa pemungutan suara awal di negara bagian tersebut sudah berjalan, dan surat suara yang telah masuk telah tercampur sehingga menyulitkan pejabat untuk menghubungkan suara individu dengan pemilihnya. Hakim juga mengutip keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan prinsip Purcell, yang memperingatkan agar pengadilan tidak mengubah aturan pemilu menjelang hari pemungutan suara.

Respons dan Reaksi Pihak Terkait

Hakim menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan DOJ untuk mengubah gugatan yang direvisi pekan lalu guna menambahkan klaim hukum baru di bawah Klausul Supremasi Konstitusi AS. Seorang juru bicara DOJ mengatakan bahwa pengadilan menolak kasus tersebut atas dasar prosedur, tetapi tidak membantah argumen AS bahwa Daniel J. Sullivan memasuki bursa sebagai kandidat frivol untuk membingungkan pemilih. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dirinya memerintahkan gugatan yang diajukan pada 22 Oktober tersebut.

Trump berpendapat bahwa Peltola dan kaum Demokrat lainnya merekrut mantan guru sekolah tersebut untuk maju dengan harapan membingungkan pemilih yang ingin mencoblos Senator Sullivan. Dalam komentar pertamanya setelah putusan, Trump menyebut situasi dua Dan Sullivan sebagai kecurangan pemilih tingkat tertinggi dan mendakwa Peltola harus dikeluarkan dari surat suara serta dituntut. Sementara itu, pihak kampanye Peltola menyatakan bahwa tidak ada investigasi palsu atau gugatan tidak berdasar dari Departemen Kehakiman bersenjata yang akan menghentikan warga Alaska memilih Mary pada 3 November.

Direktur Eksekutif DSCC Devan Barber menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan bagi demokrasi dan pesan jelas kepada Donald Trump serta Partai Republik di Senat bahwa tidak seorang pun dapat membuang pemilu yang bebas dan adil hanya karena tidak menyukai hasilnya. Sebelum putusan dikeluarkan, Senator Sullivan dalam wawancara dengan CNN menyatakan bahwa ia akan menerima hasil pemilu jika kalah, namun ia tetap mengecam kampanye Peltola dan DSCC. Pejabat pemilu Alaska telah menunjuk langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghindari kebingungan pemilih, di mana surat suara mencantumkan Senator Sullivan sebagai Dan S. Sullivan dengan tambahan kata petahana dan Republik terdaftar, sementara Sullivan lainnya tercantum sebagai Daniel J. Sullivan tanpa kata tambahan.

Departemen Kehakiman segera memproses langkah hukum lanjutan menyusul penolakan tersebut dengan mengajukan pemberitahuan banding ke pengadilan tinggi.