Daftar Isi
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan potensi eskalasi permusuhan di wilayah sengketa Sahara Barat menyusul berakhirnya misi penjaga perdamaian yang telah berjalan selama 35 tahun. Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan dalam sebuah keterangan pada hari Minggu bahwa sekjen tetap merasa khawatir terhadap kondisi keamanan di seluruh wilayah tersebut serta ancaman meningkatnya ketegangan bersenjata.
Akhir Misi MINURSO dan Seruan Menahan Diri
Guterres mengonfirmasi berakhirnya misi penjaga perdamaian pada hari Minggu setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperbarui mandatnya pada hari Jumat. Ia mendesak semua pihak terkait untuk menunjukkan tingkat penahanan diri yang maksimal serta menghindari tindakan apa pun yang berpotensi memperburuk ketegangan maupun merusak stabilitas kawasan.
Tanggal 1 November menandai dimulainya tahap likuidasi misi penjaga perdamaian tersebut, di mana seluruh aset dipulangkan kembali ke negara-negara penyumbang pasukan. PBB mendirikan Misi Referendum di Sahara Barat (MINURSO) pada tahun 1991 untuk mengawasi gencatan senjata serta mempersiapkan referendum mengenai masa depan wilayah itu.
Latar Belakang Konflik dan Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan
Maroko memandang Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya sejak tahun 1975 ketika Spanyol menarik diri dari kawasan gurun di barat laut Afrika yang memiliki luas hampir setara dengan Inggris tersebut. Di sisi lain, Polisario Front selaku gerakan yang didukung Aljazair dan bertindak atas nama masyarakat adat Sahrawi berupaya mendirikan sebuah negara merdeka bernama Republik Sahrawi.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi untuk mendukung prinsip penentuan nasib sendiri di Sahara Barat. Usulan Washington tersebut sedianya akan memperpanjang misi selama satu tahun, menghapus kata referendum dari nama misi, serta menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan lanjutan.
Rancangan tersebut diveto oleh Rusia meskipun mendapat dukungan dari 11 dari total 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk sesama anggota tetap yakni Prancis dan Britania Raya. Dewan kemudian juga menolak rancangan resolusi tandingan dari Rusia, sehingga misi tersebut harus kedaluwarsa tanpa adanya mandat baru.
Meski demikian, Guterres menegaskan pada hari Minggu bahwa PBB tetap siap untuk terus mendukung berbagai upaya guna memajukan dialog dan mengupayakan penyelesaian konflik secara damai.
Tanggapan Berbagai Pihak
Istana Kerajaan Maroko menilai kegagalan perpanjangan misi tersebut sebagai sebuah perkembangan signifikan dalam menarik isu Sahara Barat dari pembahasan Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Aljazair pada hari Sabtu menyatakan penyesalan mendalam atas tidak diperbaruinya mandat tersebut dan menuding adanya bias yang berlebihan dari pihak Amerika Serikat terhadap posisi Maroko.
Polisario Front dalam pernyataan resminya mengaku prihatin atas jalan buntu yang terjadi dalam rapat Dewan Keamanan. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyampaikan usai pemungutan suara hari Jumat bahwa sangat disayangkan hak veto digunakan untuk mempertahankan huruf R dalam nama misi yang merujuk pada kata referendum. Ia menambahkan bahwa proposal Washington seharusnya mampu menggerakkan konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun tersebut ke depan karena status quo tidak dapat diterima.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan dalam rapat yang sama bahwa Moskow menolak draf tersebut karena dinilai memihak salah satu pihak. Dewan Keamanan tidak boleh secara otomatis menentukan terlebih dahulu berbagai hal yang berkaitan dengan kedaulatan, tegasnya.
