Hakim Australia Ditegur karena Bahasa Kasar di Pengadilan

Seorang hakim di negara bagian Victoria, Australia, mendapat teguran keras setelah dinilai menggunakan bahasa yang menyinggung serta tidak pantas di ruang sidang. Komisi Yudisial Victoria menyatakan bahwa Hakim Vicky Prapas melontarkan sejumlah komentar yang tidak sepatutnya kepada pihak-pihak yang hadir di pengadilan.

Deretan Komentar Tidak Pantas di Ruang Sidang

Temuan dari komisi pengawas yudisial yang dikeluarkan pekan lalu mengungkapkan beberapa ucapan Prapas selama bertugas di pengadilan narkoba Melbourne. Di antaranya, ia sempat mengatakan kepada seseorang di pengadilan bahwa ia ingin menampar orang tersebut, serta melontarkan pertanyaan mengenai apakah suatu zat merusak cara berpikir seseorang.

Dalam insiden lain yang disaksikan oleh sekelompok anak sekolah, Prapas menyatakan bahwa seseorang memercayai omong kosong mereka sendiri. Penyelidikan ini sendiri bermula dari adanya pengaduan resmi yang diajukan oleh Victoria Legal Aid terkait perilaku sang hakim.

Pemeriksaan tersebut juga membuktikan bahwa Prapas melontarkan komentar yang bernada mengancam atau mengintimidasi kepada para praktisi hukum ketika mereka berencana mengajukan pengaduan terhadap dirinya. Komisi menilai tindakan-tindakan tersebut membentuk sebuah pola viktimisasi.

Selain itu, Prapas dinyatakan terbukti melontarkan komentar menyinggung mengenai seseorang dari kelompok marjinal serta pernyataan tidak profesional yang ditujukan kepada anggota peradilan lainnya. Meskipun demikian, pengawas yudisial tidak dapat membuktikan beberapa tuduhan lain, termasuk dugaan bahwa sang hakim menunjukkan sikap tidak peka secara budaya.

Tanggapan dan Tindak Lanjut Komisi

Dalam keputusan tertulisnya, Prapas mengakui bahwa perilakunya pada beberapa kesempatan sempat tidak disaring dan tidak terkontrol, serta menyatakan akan mengekspresikan diri secara berbeda jika melihat kembali situasi tersebut. Ia beralasan bahwa yurisdiksi unik di pengadilan narkoba bertujuan mendorong pemulihan peserta, akuntabilitas, serta keselamatan komunitas melalui kerangka kerja terapeutik.

Prapas menambahkan bahwa dirinya telah merenungkan masalah tersebut dengan cermat dan mengambil langkah-langkah agar komunikasi ke depannya tetap efektif, penuh hormat, serta tidak mudah disalahartikan. Pihak komisi sendiri mengakui bahwa persidangan di pengadilan narkoba kerap membutuhkan diskusi yang terbuka dan jujur.

“Namun, fitur-fitur ini tidak menghapuskan kewajiban seorang pejabat yudisial untuk memberikan sikap sopan dan hormat kepada semua pengguna pengadilan,” ujar pihak komisi dalam temuan mereka.

Sebagian besar pokok pengaduan tersebut telah diserahkan kepada Kepala Hakim Lisa Hannan, disertai rekomendasi agar Hannan memberikan konseling kepada Prapas. Komisi juga merekomendasikan agar Prapas mempelajari pedoman perilaku komisi serta menghadiri acara edukasi dalam kurun waktu satu tahun.