Daftar Isi
Ukraina diduga memperluas perlawanannya terhadap Rusia hingga ke kawasan Sahel, Afrika. Berdasarkan investigasi media Amerika Serikat, CNN, yang dirilis pada September, sekitar 15 spesialis drone asal Ukraina dilaporkan memberikan bantuan kepada pemberontak Tuareg di wilayah utara Mali untuk melawan pemerintah militer Bamako dan sekutu Rusianya.
Strategi Melemahkan Pengaruh Global Rusia
Koordinator Program Studi Afrika di Universitas Nasional Kyiv-Mohyla Academy, Marta Oliynyk-D’omochko, melihat adanya motif strategis di balik dugaan keterlibatan tersebut. “Kepentingan utama Ukraina adalah melemahkan pengaruh Rusia di seluruh dunia,” katannya kepada Deutsche Welle (DW). Ia menambahkan bahwa penurunan pengaruh militer Rusia secara otomatis akan mengikis peluang ekonomi negara tersebut.
Sejarawan Rusia dan profesor emeritus di University of KwaZulu-Natal, Irina Filatova, juga menilai dukungan Ukraina terhadap gerakan Tuareg masuk akal secara logis. Menurut Filatova, pihak Ukraina menganggap seluruh pasukan Rusia di mana pun berada sebagai target yang sah. Kekalahan pasukan Rusia di Mali dinilai dapat menyedot sumber daya Moskow sekaligus merusak reputasinya sebagai mitra keamanan di kawasan tersebut.
Dugaan Keterlibatan dan Respons Kyiv
Isu keterlibatan militer Ukraina di Afrika mulai mencuat sejak Juli 2024, saat pasukan pemberontak melancarkan serangan mematikan terhadap anggota kelompok tentara bayaran Wagner dan pasukan Mali di dekat Tinzaouaten. Pada saat itu, juru bicara intelijen militer Ukraina (HUR), Andriy Yusov, menyebut bahwa pemberontak Tuareg menerima informasi yang diperlukan untuk melakukan serangan tersebut, meski Ukraina membantah terlibat secara langsung.
Dugaan ini kembali menguat setelah mantan kepala HUR yang kini menjabat sebagai kepala staf Presiden Volodymyr Zelenskyy, Kyrylo Budanov, membuat unggahan di platform X pada 7 September. Budanov menuliskan bahwa intelijen Ukraina melindungi kepentingan negaranya di seluruh dunia, “dari Rusia hingga Afrika … di padang pasir yang membakar dan di salju Antartika yang membeku…”. Kendati demikian, Budanov tidak menyebutkan nama Mali secara rinci.
Laporan CNN menyatakan bahwa tim Ukraina memberikan pelatihan drone, perencanaan operasional, serta dukungan jarak jauh untuk misi pesawat nirawak. DW telah meminta konfirmasi resmi dari HUR mengenai penempatan personel dan mekanisme pencegahan agar bantuan tidak menguntungkan kelompok radikal, namun pihak HUR menyatakan baru akan memberikan informasi di kemudian hari.
Komplikasi dengan Kelompok Ekstremis
Pihak yang diduga menjadi mitra Ukraina di lapangan adalah Front Pembebasan Azawad (FLA), sebuah kelompok separatis Tuareg. Namun, FLA diketahui berkolaborasi dengan Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), kelompok jihadis yang terafiliasi dengan al-Qaeda.
FLA berjuang demi kemerdekaan wilayah utara Mali yang didominasi etnis Tuareg, sedangkan JNIM bertujuan menerapkan hukum Islam secara ketat. Kerjasama taktis antara kelompok separatis Tuareg dan milisi Islam ini telah berlangsung lebih dari satu dekade, menyusul runtuhnya rezim Muammar al-Gaddafi di Libya pada Oktober 2011.
Meskipun bantuan Ukraina kepada FLA tidak membuktikan dukungan langsung bagi JNIM, kelompok jihadis tersebut berpotensi mendapatkan keuntungan tidak langsung dari operasi bersama maupun akses terhadap pengetahuan teknis dan peralatan militer.
Dampak Diplomatik di Kawasan Sahel
Pemerintah militer Mali yang berkuasa pascakudeta tahun 2020 dan 2021 terus menjauh dari mitra Barat dan mempererat hubungan dengan Rusia. Pada 2025, keberadaan Wagner di Mali resmi digantikan oleh Africa Corps milik pemerintah Rusia. Menurut mantan kepala program Sahel dari Konrad Adenauer Foundation, Ulf Laessing, Africa Corps menjadikan Suriah dan Libya sebagai titik transit penerbangan dari Rusia untuk mendukung operasi mereka di Afrika.
Tuduhan keterlibatan Ukraina memicu reaksi keras dari negara-negara di kawasan Sahel. Mali, Niger, dan Burkina Faso memutuskan hubungan diplomatik dengan Kyiv serta menuduh Ukraina mengancam integritas wilayah mereka.
Seperti dilaporkan Agence France-Presse (AFP), Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop di hadapan Majelis Umum PBB pada September menuduh Ukraina “memberikan dukungan yang jelas dan terbuka kepada kelompok teroris dan kelompok mirip mafia lainnya untuk merusak integritas wilayah negara kami.” Diop tidak menyertakan bukti dalam pernyataan tersebut, sementara para pengamat menilai tuduhan itu berisiko merusak pilar diplomasi Ukraina yang ingin membangun kemitraan setara dengan negara-negara Afrika.
