Aturan penerimaan universitas terbaru di Suriah mengubah rencana masa depan Lin Najab, seorang mahasiswi teknik mekatronika berusia 23 tahun asal Damaskus. Kementerian Pendidikan Suriah mengumumkan aturan baru pada awal Oktober terkait dua perguruan tinggi yang baru dibentuk, yaitu National University of Defense Sciences dan Syrian University for Security Sciences.
Aturan Baru yang Kontroversial
National University of Defense Sciences kini membatasi sejumlah kursus khusus untuk mahasiswa laki-laki, sementara Syrian University for Security Sciences menerapkan pembatasan pada hampir seluruh jurusannya. Kebijakan ini membuat Najab harus mempertimbangkan opsi lain seperti pindah ke provinsi lain demi melanjutkan studinya, seperti yang diceritakannya kepada Deutsche Welle.
Meski perempuan masih bisa mempelajari subjek serupa di universitas umum lainnya, pindah ke luar kota memunculkan tantangan baru terkait izin orang tua dan norma sosial. Keputusan pembatasan ini memicu perdebatan di dalam maupun luar negeri. Fatoun Kharbatli, seorang aktivis asal Aleppo, menilai bahwa setiap individu seharusnya bebas memilih bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, Qamar al-Yaser, seorang ibu di pedesaan Damaskus, berpendapat bahwa kebijakan tersebut wajar karena sektor pertahanan membutuhkan kekuatan fisik dan kondisi kerja yang berat.
Pola Pembatasan yang Meluas
Analisis lebih lanjut menunjukkan aturan baru ini bertujuan membatasi perempuan masuk militer, mengingat lulusan kedua universitas tersebut wajib menjalani dinas militer atau pasukan keamanan internal hingga 20 tahun. Human Rights Watch menilai aturan diskriminatif tersebut melanggar kewajiban hukum internasional dan memperkuat stereotip gender.
Pembatasan terhadap perempuan juga ditemukan di institut kereta api di Aleppo, organisasi pelatihan minyak dan gas di berbagai wilayah, serta kursus radio dan televisi di Idlib. Sebaliknya, pria dilarang mengikuti pelatihan taman kanak-kanak, sekolah perawat, dan kebidanan. Pemerintah juga mengubah buku teks sekolah untuk tahun akademik 2026-2027 dengan menghapus gambar perempuan berambut terbuka atau menggantinya dengan mengenakan jilbab, serta menghilangkan gambar pria yang sedang menari.
Dampak Sosial dan Masa Depan
Penolakan terhadap perempuan di bidang militer bukan hal baru di lingkaran konservatif Timur Tengah, di mana perempuan kerap dibatasi pada peran non-tempur atau simbolis menurut studi lembaga kajian Middle East Institute (MEI). Namun, para aktivis hak asasi manusia menegaskan bahwa keberagaman gender di sektor keamanan penting agar seluruh warga negara diperlakukan setara.
Aktivis Suriah Rana al-Ash berpendapat bahwa persyaratan penerimaan institusi pendidikan yang diskriminatif membuat perempuan semakin kesulitan melawan ekspektasi keluarga dan masyarakat. Sementara itu, analis Nadra Bunni menyatakan masih belum pasti apakah pembatasan berbasis gender ini akan menjadi ciri permanen Suriah yang baru atau apakah warga dapat mempertanyakan keputusan pemerintah.
