Uni Eropa dan Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada hari Sabtu (Sabtu) yang menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua belah pihak.
Perjanjian Ekonomi Komprehensif
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan dalam acara penandatanganan bahwa kesepakatan tersebut merupakan salah satu yang paling ambisius yang pernah diselesaikan oleh Uni Eropa di kawasan Asia. Ia menambahkan bahwa bersama-sama, kedua pihak mewakili pasar yang mencakup 730 juta jiwa.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (CEPA) serta Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) tambahan dirancang guna menurunkan hambatan perdagangan serta menarik investasi pada sektor-sektor strategis meliputi kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi. Kesepakatan ini tercapai usai melalui proses perundingan selama hampir 10 tahun dan menjadi bagian dari rangkaian perjanjian dagang yang lebih luas oleh Uni Eropa.
Peluang dan Isu Lingkungan
Uni Eropa berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap mitra ekonomi individual di tengah dinamika perdagangan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat yang semakin menantang dalam beberapa tahun terakhir. Ursula von der Leyen menegaskan signifikansi kerja sama internasional dengan menyampaikan bahwa di tengah situasi ketika pihak lain menutup pintu, mereka tetap membuka pintu.
Kesepakatan ini mencakup penghapusan tarif pada sekitar 98 persen ekspor Uni Eropa ke Indonesia, dengan estimasi penghematan tahunan bagi perusahaan-perusahaan Eropa yang melampaui 600 juta euro atau setara dengan sekitar 658 juta dolar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyatakan bahwa keuntungan bagi para eksportir bersifat nyata dan terukur, serta menyambut babak baru hubungan ekonomi dengan Uni Eropa yang akan menguntungkan komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit, alas kaki, dan tekstil.
Minyak kelapa sawit dan isu deforestasi sebelumnya sempat menjadi hambatan utama dalam perundingan, namun kini perjanjian tersebut memuat mekanisme kerja sama untuk menangani masalah regulasi dan keberlanjutan beserta protokol khusus terkait kelapa sawit guna merespons kekhawatiran lingkungan.
Parlemen Eropa kini dijadwalkan untuk memberikan persetujuan, sementara otoritas Indonesia juga akan merampungkan proses ratifikasi agar perjanjian ini dapat mulai berlaku pada tahun 2027.








