Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengonfirmasi pencapaian realisasi penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang telah menyentuh angka 68,76 persen. Alokasi dana tersebut difokuskan untuk memacu proses pemulihan pascabencana, terutama dalam membenahi perbaikan infrastruktur, jalur konektivitas antarwilayah, serta pergerakan roda perekonomian warga.
Prioritas Pemulihan dan Kemanfaatan Masyarakat
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menjelaskan bahwa kucuran TKD tambahan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kendala beban fiskal setelah bencana melanda pada November 2025. Taufik menginstruksikan seluruh jajarannya agar alokasi dana tidak sekadar dihabiskan demi mengejar target persentase penyerapan, melainkan harus mendatangkan faedah nyata bagi publik.
“Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Taufik dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Pemulihan fasilitas umum dan perbaikan sarana jalan dinilai sangat mendesak demi memulihkan kelancaran akses mobilitas penduduk. Oleh sebab itu, Taufik mengimbau para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta bendahara pengeluaran untuk melaporkan kondisi riil di lapangan secara transparan dan siap menerima petunjuk demi menyelesaikan berbagai kendala operasional.
Evaluasi Kemendagri dan Pengawalan Pengawasan
Berdasarkan catatan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten Asahan menempati posisi keempat di Sumatera Utara dalam hal capaian realisasi dana TKD tambahan. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mendorong jajaran pemda setempat agar terus memaksimalkan pengerjaan proyek sambil tetap menaati regulasi. Maurits mengulangi arahan Menteri Dalam Negeri agar anggaran khusus bencana tidak sekali-kali dialihkan untuk kegiatan di luar pemulihan.
Di sisi lain, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Fernando Siagian menyampaikan bahwa rangkaian evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh alokasi terserap sesuai peruntukan semula. Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif mengunggah perkembangan pembangunan yang dibiayai TKD tambahan melalui kanal media sosial supaya masyarakat dapat memantau penggunaannya secara langsung.
Dari segi pengawasan internal, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi—yang mewakili Kaposko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Inspektur Jenderal Kemendagri—meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengawal setiap tahapan pengerjaan. Langkah pengawalan ketat ini ditujukan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai target yang ditentukan.
Sumber: News - Detikcom








