Pemerintah China mengkritik putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Otoritas Beijing menilai putusan tersebut tidak kondusif bagi tercapainya penyelesaian konflik di negara tersebut.
Penetapan Genosida oleh ICJ
Komentar itu muncul setelah ICJ pada Kamis (19/11) menetapkan bahwa penindakan keras mematikan yang dilancarkan Myanmar pada tahun 2017 terhadap warga Rohingya di Rakhine merupakan genosida. Mahkamah menyatakan aparat keamanan Myanmar melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil yang sebagian besar pria dan anak laki-laki, kekerasan seksual meluas terhadap perempuan, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta pembakaran ratusan desa.
Putusan ini diambil berdasarkan suara mayoritas sembilan berbanding enam dari total 15 hakim ICJ. Sebanyak sembilan hakim memutuskan Myanmar bersalah, sementara enam hakim lainnya menolak temuan tersebut atau menyampaikan pendapat berbeda.
Salah satu hakim ICJ, Xue Hanqin, berasal dari China dan tercatat memberikan suara yang memihak Myanmar pada hampir seluruh poin dakwaan. Saat ditanya apakah hakim Xue bertindak atas instruksi Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa para hakim menjalankan tugas secara independen.
Menurut Guo, hakim Xue menyampaikan pandangan berdasarkan hukum internasional serta fakta perkara dengan memanfaatkan pengalaman profesionalnya, yang menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajibannya. Pernyataan tersebut disampaikan Guo dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (20/11) waktu setempat, seperti dilaporkan AFP.
Sikap Politik dan Dampak Putusan
China merupakan segelintir mitra yang tetap setia kepada Myanmar setelah Jenderal Min Aung Hlaing memimpin kudeta pada tahun 2021 yang melengserkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Langkah tersebut memicu pemutusan hubungan dari negara-negara Barat.
Guo menyatakan bahwa negaranya merasa prihatin terhadap isu-isu seperti tindakan yudisial yang melampaui wewenang serta penafsiran yang terlalu luas. Ia meyakini praktik semacam itu tidak membantu penyelesaian sengketa dan mendesak masyarakat internasional untuk berupaya bersama ke arah yang tepat demi menghindari kerumitan masalah.
Putusan ICJ ini menjadi sejarah baru bagi pengadilan internasional tersebut dalam kurun waktu 80 tahun berdiri, di mana para hakim menetapkan suatu negara terbukti melakukan genosida. Kasus ini pertama kali diajukan oleh Gambia ke ICJ sejak tujuh tahun lalu, dan menjadi kejadian keempat sejak era Holocaust Nazi di mana ambang batas hukum pembuktian genosida terpenuhi.
Saat ini, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh setelah melarikan diri dari operasi militer brutal pada 2017. ICJ memerintahkan agar para pengungsi diberikan jalur yang aman untuk kembali ke Myanmar beserta pemberian kompensasi, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar agar mengizinkan kepulangan mereka ke tanah air.
Sumber: News - Detikcom







