Daftar Isi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperluas upaya pemberantasan mafia pangan dengan membidik praktik penyalahgunaan serta jual beli alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Amran meminta kepolisian menindak tegas para pelaku dan menelusuri kembali traktor yang diselewengkan agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Penertiban Bantuan di Daerah
Praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Selatan di mana sekitar 85 unit alat dikumpulkan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dari total tersebut, empat unit di antaranya tertangkap tangan dalam praktik jual beli. Pemerintah saat ini masih memverifikasi temuan ini guna memastikan pelanggaran dan pihak yang terlibat.
Amran menyebutkan temuan serupa juga didapatkan di Takalar dan meminta agar traktor-traktor tersebut ditarik kembali. Menurutnya, bantuan ini dibiayai oleh pajak rakyat yang dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Amran memberikan apresiasi kepada aparat intelijen Kodam dan kepolisian atas dukungan mereka dalam mengungkap kasus mafia alsintan. Ia meminta kepolisian resor maupun kepolisian daerah mengusut dan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa ada pengecualian.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” ujar Amran pada Jumat (20/11).
Transformasi Pertanian Modern
Pengawasan alsintan dinilai penting karena menjadi bagian dari investasi besar pemerintah untuk mengubah wajah pertanian nasional. Pada tahun 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat, 10.011 unit traktor roda, serta berbagai jenis alsintan lain dengan anggaran triliunan rupiah guna meningkatkan efisiensi dan mempercepat modernisasi.
Melalui mekanisasi ini, petani diharapkan tidak lagi bergantung pada pola tradisional sehingga pengolahan tanah menjadi lebih cepat, biaya produksi dapat ditekan, dan pekerjaan petani menjadi lebih mudah.
Penanganan Pengaduan Nasional
Penyalahgunaan alsintan dinilai tidak hanya melanggar aturan distribusi, tetapi juga menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Secara nasional, Kementerian Pertanian telah menerima 271 laporan dugaan pelanggaran yang mencakup persoalan beras, pupuk, hingga traktor.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Sekali lagi, tidak boleh main-main di sektor pertanian,” pungkasnya.








