Mabes Polri masih mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir atau end user lain selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam pada Selasa (17/11).
Penyidikan Dugaan Makar dan Penetapan Tersangka
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Isir menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyadapan tersebut sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Dengan peningkatan status ini, Bareskrim Polri menyimpulkan telah menemukan unsur tindak pidana makar dalam perkara itu.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Pasal yang Dijerat dan Perkembangan Sanksi
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecuali Slamet Uliandi, ketiga tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Berdasarkan temuan awal kepolisian, aksi penyadapan yang dilakukan Listyo beserta anak buahnya tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah korban lain. Para korban tersebut meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.
Selain memulai penyelidikan baru terkait dugaan makar, Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta sebagai anggota kepolisian.








