Ketegangan melanda ibu kota Mozambik, Maputo, dengan pengerahan aparat kepolisian secara besar-besaran saat pemimpin oposisi terkemuka menjalani persidangan terkait demonstrasi berdarah pascapemilu 2024. Venâncio Mondlane menghadapi sejumlah dakwaan termasuk hasutan terorisme dan pembangkangan sipil atas unjuk rasa yang merenggut ratusan nyawa, meskipun ia membantah seluruh tuduhan tersebut.
Sidang dan Pengamanan Ketat
Aparat keamanan memperketat penjagaan di sekitar Mahkamah Agung tempat Mondlane harus hadir pada Selasa, di tengah kekhawatiran pihak berwenang akan munculnya gelombang demonstrasi baru dari para pendukungnya. Pihak kepolisian mengimbau warga agar mengikuti jalannya proses persidangan dengan tenang serta menghindari tindakan yang dapat mengancam ketertiban umum.
Mondlane tiba di Mahkamah Agung pada Selasa pagi dengan keyakinan penuh terhadap tim hukumnya dan disambut oleh puluhan pendukung. Persidangan ini dipandang sebagai ujian besar bagi stabilitas politik Mozambik, hampir dua tahun setelah pemilu yang disengketakan memicu kerusuhan politik paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir.
Analis politik Luis Nhachote mengatakan bahwa proses hukum ini merupakan kesempatan penting untuk membuktikan bahwa supremasi hukum berlaku adil bagi setiap orang. Mondlane, yang menentang hasil pemilihan presiden yang memenangkan Daniel Chapo dari partai berkuasa Frelimo, menuding otoritas melakukan kecurangan pemilu secara luas dan menyerukan aksi protes nasional serta mogok kerja.
Dakwaan dan Pembelaan
Unjuk rasa tersebut berlangsung selama berbulan-bulan, dengan kelompok hak asasi manusia menuduh aparat keamanan menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap para demonstran. Amnesty International, mengutip organisasi masyarakat sipil lokal, menyatakan lebih dari 300 orang tewas dalam kerusuhan yang menjadi salah satu krisis pascapemilu terburuk sejak kemerdekaan negara itu, sementara kepolisian Mozambik mencatat korban jiwa sebanyak 96 orang termasuk 17 anggota polisi.
Jaksa penuntut mendakwa Mondlane mendorong demonstrasi yang mengganggu layanan publik, merusak properti, serta mengancam keamanan publik melalui tindakan pengagungan kejahatan dan hasutan pembangkangan kolektif. Ia terancam hukuman penjara hingga 24 tahun jika terbukti bersalah atas dakwaan paling berat. Mondlane menolak seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa seruannya bertujuan menuntut transparansi pemilu, sementara partainya, Anamola, menyebut penuntutan ini bermuatan politis meskipun Mahkamah Agung membantah adanya intervensi politik.
Pihak pengadilan hanya memberikan akses kepada organisasi media tertentu, yang memicu kritik dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers karena alasan keterbatasan kapasitas ruangan. Persidangan ini dijadwalkan mendengarkan keterangan dari saksi pihak jaksa maupun pembela di hadapan lima hakim.
Sumber: BBC News








