Dua pekan pascapemilihan umum di Israel, Pemimpin Oposisi Gadi Eisenkot memperoleh kesempatan dari Presiden Isaac Herzog untuk menyusun pemerintahan baru. Kendati demikian, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih bertahan sebagai kepala pemerintahan sementara karena belum ada kubu yang berhasil mengamankan mayoritas parlemen.
Status Hukum dan Landasan Konstitusi
Baik aliansi yang dipimpin Eisenkot maupun koalisi pendukung Netanyahu gagal meraih 61 kursi yang menjadi syarat mayoritas di Knesset. Saat ini Eisenkot sedang melakukan pembicaraan intensif dengan para sekutunya dan bernegosiasi dengan pihak luar, termasuk partai-partai Arab. Apabila aliansi oposisi tersebut gagal membentuk kabinet, Presiden Herzog berpeluang mengalihkan mandat kepada Netanyahu untuk mencoba membangun koalisi pemerintahan.
Masa transisi ini menciptakan dinamika politik yang unik di mana Netanyahu tidak lagi mengantongi mandat mayoritas rakyat, namun tetap memegang kendali atas berbagai lembaga strategis negara. Analis politik dan warga Palestina di Israel, Ehab Jabareen, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa Netanyahu memang kehilangan prioritas utama dalam pembentukan kabinet, tetapi hak penguasaan atas kursi perdana menteri belum lepas dari tangannya. Kekuatan politik Netanyahu saat ini sangat bergantung pada perbedaan pandangan di antara lawan-lawannya yang membutuhkan kesepakatan bersama untuk melengserkannya.
Jabareen menambahkan bahwa kondisi tersebut menempatkan Israel dalam paradoks konstitusional. Tanpa memiliki konstitusi tunggal, Israel mengandalkan serangkaian Undang-Undang Dasar (Basic Law). Merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar: Pemerintah, kabinet yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai kabinet baru resmi dilantik demi menjaga prinsip keberlanjutan pemerintahan. Selama kewenangannya berlangsung, pemerintah sementara tetap mengurus administrasi negara, urusan keamanan, dan hubungan luar negeri dengan pembatasan diri.
Kewenangan Militer dan Batasan Politik
Di bidang pertahanan dan keamanan, Netanyahu masih berhak melakukan pengangkatan pejabat baru serta mengambil keputusan strategis. Namun, setiap kebijakan militer yang diambil diperkirakan akan mendapat sorotan tajam akibat menurunnya legitimasi politik yang ia miliki. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Dasar: Pemerintah, keputusan untuk memulai perang baru tidak berada di tangan perdana menteri seorang diri, melainkan harus melalui pemungutan suara dan persetujuan seluruh anggota kabinet.
Kendati tidak bisa memulai konflik baru secara sepihak, Jabareen menilai Netanyahu dapat memanfaatkan eskalasi dari ketegangan yang sudah ada, seperti isu keamanan terkait Iran dan Lebanon. Karena Eisenkot beserta anggota aliansinya tidak berada di dalam kabinet keamanan saat ini, Netanyahu memegang kendali penuh terhadap alur informasi intelijen. Lembaga intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, juga tetap berada di bawah koordinasi langsung perdana menteri.
Dari sektor keuangan dan legislatif, pengamat masalah Israel, Maysara Bahr, menuturkan kepada Al Jazeera bahwa langkah-langkah ekonomi yang diambil Netanyahu berpotensi menambah beban utang negara yang harus ditanggung oleh pemerintahan berikutnya. Di sisi lain, jangkauan kekuasaan Netanyahu tetap memiliki batas, di mana ia tidak dapat meloloskan undang-undang baru untuk melindungi dirinya dari persidangan kasus korupsi yang sedang berjalan.
Bahr memberikan peringatan bahwa Netanyahu berpeluang memicu dinamika keresahan di dalam negeri guna menghambat proses peralihan kekuasaan. Sementara itu, Jabareen menyebutkan bahwa Netanyahu berupaya memecah kekuatan oposisi dengan meyakinkan pemilih Zionis bahwa aliansi Eisenkot sangat bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Sistem transisi di Israel memiliki kemiripan dengan negara demokrasi parlementer seperti Inggris dan India, di mana perdana menteri sementara tetap memegang wewenang hukum tetapi dibatasi oleh konvensi untuk tidak membuat keputusan kebijakan besar. Hal ini berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang menerapkan batas waktu transisi selama dua setengah bulan dengan pengawasan ketat dari kongres hingga pelantikan presiden baru.
