Dunia

Warga Republik Ceko Protes Rencana Pendanaan Media Publik

Warga Republik Ceko Protes Rencana Pendanaan Media Publik
Daftar Isi
  1. Protes dan Kekhawatiran Publik
  2. Respons Pemerintah dan Perbandingan Eropa
  3. Kritik dan Bayang-Bayang Politik

Ribuan warga berkumpul di pusat kota Praha untuk memprotes rencana pemerintah Ceko yang ingin menghapus iuran televisi dan radio serta mengalihkan pendanaan media publik melalui anggaran negara. Para kritikus menilai kebijakan tersebut dapat membuka celah bagi para politisi untuk membungkam kebebasan media.

Protes dan Kekhawatiran Publik

Aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari Minggu tersebut diorganisasi oleh asosiasi Million Moments for Democracy, yang memperkirakan sekitar 400.000 orang hadir dalam unjuk rasa itu. Saat ini, setiap rumah tangga di Ceko membayar 205 crown atau setara dengan USD9,44 setiap bulannya untuk layanan televisi dan radio publik.

Sejumlah pengunjuk rasa mengenakan topi lancip yang dilipat dari koran sebagai bentuk penghormatan kepada karakter animasi Vecernicek, yang telah mengisi program dongeng anak malam hari di televisi Ceko selama puluhan tahun. Sejumlah pengunjuk rasa khawatir hilangnya media publik yang independen akan menghancurkan kepercayaan informasi.

“Saya tahu bahwa seluruh Televisi Ceko kita adalah jaminan kebenaran dan objektivitas,” ujar pensiunan Milana Rudolfova, 72 tahun, kepada kantor berita Reuters.

“Jika kita tidak memiliki televisi dan radio publik, maka sayangnya kita tidak akan bisa percaya apa pun lagi,” tambahnya.

Pemerintah koalisi yang terdiri dari partai populis ANO dan dua partai sayap kanan Euroskeptik menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan berdampak pada independensi redaksional, melainkan bertujuan agar lembaga penyiaran melakukan efisiensi biaya. Parlemen sendiri telah mengesahkan rancangan undang-undang tahap pertama pada akhir bulan lalu, yang memicu gelombang aksi unjuk rasa.

Respons Pemerintah dan Perbandingan Eropa

Perdana Menteri Andrej Babis menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk mengendalikan media publik melalui perubahan sistem pendanaan tersebut. Menurutnya, langkah ini diambil karena sistem yang lama sudah usang dan banyak negara Eropa lain yang menerapkan kebijakan serupa.

“Sistem pendanaan sedang diubah, tidak seorang pun ingin mengendalikan media publik, tidak seorang pun ingin mendikte apa yang harus mereka katakan dan lakukan, tidak seorang pun ingin mwnasionalisasi mereka,” kata Babis kepada Kantor Berita Ceko.

“Kami melakukan ini karena sistemnya sudah kuno dan sebagian besar Eropa menuju ke arah yang sama hari ini dan yang lainnya ikut bergabung,” imbuhnya.

Beberapa negara di Benua Biru telah meninggalkan model iuran publik dalam beberapa tahun terakhir, seperti Prancis yang menghapusnya pada tahun 2022 dengan mengandalkan sebagian pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara itu, Norwegia menghapus iuran penyiaran pada tahun 2020 dan mengalihkan pendanaan penyiar publik ke dalam anggaran nasional.

Namun, Reuters melaporkan bahwa usulan di Ceko tersebut akan memangkas anggaran pendanaan bagi Televisi Ceko dan Radio Ceko hingga mencapai 15 persen.

Kritik dan Bayang-Bayang Politik

Para penentang kebijakan ini menyamakan Rancangan Undang-Undang media pemerintahan Ceko dengan perubahan yang terjadi di Hungaria di bawah kepemimpinan mantan Perdana Menteri Viktor Orbán, yang mengendalikan media negara saat berkuasa. Perdana Menteri Andrej Babis sendiri dilantik pada Desember 2025 dan kerap menghadapi kritik atas sikap koalisinya terhadap media Ceko.

“Serangan politik terhadap media swasta dan publik telah menjadi salah satu ciri masa jabatan perdana menteri Andrej Babis,” ujar Pavol Szalai selaku Direktur Biro Praha dari organisasi kebebasan pers internasional Reporters Without Borders pada bulan Juni.

Sumber: BBC News

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *