Daftar Isi
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Besaran upah yang diputuskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini mengalami lonjakan sebesar 42,15 persen atau senilai Rp1.351.828 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang tercatat pada angka Rp3.207.459.
Rincian dan Dasar Hukum UMP Bali 2027
Keputusan tersebut tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, aturan yang diteken pada Jumat (20/11/2026) itu dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Selain menetapkan UMP secara umum, Gubernur Bali juga mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 yang difokuskan khusus bagi sektor hotel berbintang. Besaran UMSP tersebut ditetapkan senilai Rp4.644.907 per bulan, atau lebih tinggi Rp85.620 jika dibandingkan dengan UMP umum.
Proses Penetapan dan Usulan Awal
Dalam mengambil keputusan kenaikan upah ini, Koster mendasarkan ketetapannya pada sejumlah regulasi serta masukan dari organisasi pekerja dan Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Salah satu rujukan utama adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 yang bertanggal 18 November 2026.
Aspirasi dari kalangan buruh juga menjadi bahan pertimbangan penting, termasuk usulan yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali dalam pertemuan pada tanggal 21 Oktober dan 20 November 2026.
Nominal UMP yang akhirnya disahkan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan di angka Rp4.559.287. Sebelum keputusan final ini diambil, Koster sempat menawarkan opsi kompromi sebesar Rp4,2 juta guna menjembatani tuntutan pekerja dengan kemampuan finansial dunia usaha.
Usulan angka kompromi itu disampaikan Koster saat menyambut sepuluh perwakilan buruh di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat pagi. Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan bahwa nominal Rp4,2 juta dihitung berdasarkan persentase 75 persen dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali yang berada di kisaran Rp5,6 juta.
“Saya mengambil angka 75 persen. Hasilnya sekitar Rp4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp3,2 juta, sudah naik sekitar Rp1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp300 ribu,” ujar Koster, seperti dilansir dari detikbali.
Pertimbangan Keuangan dan Respon Pekerja
Koster menyampaikan bahwa penyesuaian upah minimum perlu memperhitungkan kesehatan keuangan perusahaan, khususnya bagi pelaku usaha kategori kecil dan menengah yang harus menghadapi peningkatan beban biaya tenaga kerja. Kebijakan ini turut memperhitungkan implikasinya terhadap alokasi belanja daerah, terutama untuk pembiayaan gaji tenaga kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meskipun demikian, opsi UMP senilai Rp4,2 juta yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh perwakilan pekerja. Kelompok buruh bersikeras agar pemerintah daerah memberlakukan angka rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang mendekati kisaran Rp4,56 juta, bahkan sempat menyuarakan angka Rp4,7 juta sebagai tahap awal pemenuhan standar KHL di Bali.








