Lebih dari 200.000 orang yang mengenakan pakaian berwarna merah memadati jalanan di Amsterdam, Belanda, pada Minggu (8/11/2026). Aksi demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan nama Red Line atau Garis Merah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap serangan Israel di Jalur Gaza.
Tuntutan Penghentian Penjualan Senjata
Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Israel. Massa menuntut agar pemerintah memperketat aturan perdagangan serta menghentikan seluruh penjualan senjata kepada negara tersebut. Amnesty International cabang Belanda, yang menjadi salah satu penyelenggara, mengonfirmasi bahwa jumlah peserta aksi mencapai lebih dari 200.000 orang.
Salah satu peserta aksi, Mike van Dongen, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi yang terjadi di Gaza sangat tidak manusiawi. Ia menilai pihak berwenang Belanda selama ini belum berani mengambil langkah serius untuk menekan Israel. Sepanjang aksi berlangsung, massa terus meneriakkan seruan “Bebaskan Palestina!” sembari menyusuri jalan-jalan utama Amsterdam yang telah ditutup dari kendaraan.
Konteks Konflik dan Respons Pemerintah
Demonstrasi ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman dunia internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza. Sejak Oktober 2023, tercatat sedikitnya 74.000 warga Palestina tewas, dengan sekitar 21.000 di antaranya adalah anak-anak. Meski gencatan senjata sempat disepakati pada 10 Oktober tahun lalu, laporan menyebutkan bahwa serangan dan pembunuhan masih terus terjadi hampir setiap hari.
Aksi Garis Merah ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes serupa yang sebelumnya digelar di Den Haag pada Juni dan Oktober tahun lalu. Dampak dari perang di Gaza juga telah memengaruhi hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri Belanda dilaporkan mengundurkan diri setelah upayanya untuk mendorong sanksi baru terhadap Israel tidak membuahkan hasil.
Pemerintahan koalisi minoritas yang menjabat sejak Februari telah menerapkan kebijakan larangan impor produk dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang dianggap ilegal oleh Belanda dan komunitas internasional. Kebijakan ini sempat memicu perselisihan diplomatik antara kedua negara.
Perdana Menteri Belanda Rob Jetten, dalam konferensi pers pada Jumat (6/11/2026), menegaskan bahwa pemerintahannya terus berupaya meningkatkan tekanan politik dan diplomatik agar Israel mematuhi kesepakatan terkait Gaza. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan situasi yang terjadi di sana.
