Sejumlah perusahaan yang menerima pengembalian dana atas tarif impor era Donald Trump dilaporkan mengalokasikan dana tersebut untuk bonus korporasi. Investigasi yang dilakukan oleh ProPublica menemukan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk mengganti kerugian konsumen yang sebelumnya terdampak kenaikan harga akibat kebijakan tarif tersebut.
Penggunaan Dana Refund untuk Bonus
Berdasarkan analisis terhadap laporan sekuritas dan panggilan pendapatan, ProPublica mengidentifikasi setidaknya sembilan perusahaan yang menyatakan telah menerima pengembalian dana tarif dan berencana mengarahkan sebagian dana tersebut kepada jajaran pimpinan mereka. Salah satu perusahaan yang disorot adalah Stanley Black & Decker, produsen peralatan rumah tangga seperti vakum dan bor listrik. Perusahaan ini sebelumnya menyatakan kepada konsumen bahwa mereka terpaksa menaikkan harga produk akibat biaya impor dari kebijakan tarif Trump. ProPublica melaporkan bahwa perusahaan tersebut diperkirakan menerima setidaknya 298 juta dolar AS dalam bentuk pengembalian tarif dan mengindikasikan sebagian dana akan digunakan untuk bonus.
Hal serupa juga dilakukan oleh eksekutif di TJ Maxx dan Marshalls, jaringan toko ritel yang berada di bawah naungan perusahaan induk TJX. Juru bicara TJX mengonfirmasi laporan ProPublica tersebut dan menyatakan bahwa perusahaan menerima total 331 juta dolar AS dalam bentuk pengembalian dana terkait putusan Mahkamah Agung. Akibat pengembalian ini, perusahaan mencatat tambahan biaya sebesar 112 juta dolar AS untuk kompensasi insentif akhir tahun dan bonus diskresioner bagi karyawan yang memenuhi syarat secara global.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa karena dana ini merupakan akrual dan tahun fiskal saat ini belum berakhir, perusahaan belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai alokasi tersebut. Sementara itu, dalam pengungkapan keuangan, Stanley Black & Decker menyatakan bahwa pengembalian dana yang diterima telah diimbangi sebagian oleh biaya yang diatribusikan langsung untuk kompensasi insentif variabel, menurut laporan ProPublica. Stanley Black & Decker tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Konteks Kebijakan Tarif dan Dampaknya
Pemerintahan Trump telah mengembalikan setidaknya 100 miliar dolar AS kepada berbagai perusahaan sejak Agustus, atau sekitar 60 persen dari total 131 miliar dolar AS tarif yang dipungut. Pengembalian ini dilakukan setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa kebijakan tarif tersebut ilegal karena melampaui wewenang eksekutif presiden dan seharusnya memerlukan persetujuan Kongres. Meski banyak perusahaan menuntut pemerintah untuk mendapatkan pengembalian dana, Trump sempat menyatakan akan mengingat perusahaan mana saja yang mengajukan klaim tersebut.
Hingga saat ini, pemerintahan Trump belum merinci perusahaan mana saja yang menerima pengembalian dana tersebut, meskipun terdapat permintaan informasi publik. ProPublica mencatat bahwa perusahaan yang secara terbuka menyatakan rencana untuk mengembalikan dana kepada pelanggan umumnya adalah perusahaan yang berurusan langsung dengan bisnis lain, bukan konsumen ritel. Banyak perusahaan lain tetap bersikap samar mengenai rencana penggunaan dana tersebut, apakah akan digunakan untuk menurunkan harga atau menahan kenaikan harga di masa depan.
Penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Amerika Serikat menanggung sebagian beban biaya tarif tersebut. New York Federal Reserve memperkirakan bahwa 26 persen dari kenaikan tarif dibebankan kepada harga konsumen, sementara Yale Budget Lab mengestimasi bahwa tarif merugikan rumah tangga sekitar 900 dolar AS per tahun di bawah hukum yang berlaku. Kebijakan tarif ini juga menjadi salah satu isu ekonomi yang dinilai kurang populer oleh pemilih, dengan survei Pew Research Center menunjukkan 63 persen warga Amerika merasa tidak percaya pada penanganan tarif oleh Trump.
Dalam survei Associated Press terhadap lebih dari 100.000 pemilih paruh waktu, dua pertiga responden menyatakan bahwa keputusan Trump telah memicu inflasi. Angka ini sekitar setengah dari jumlah pemilih yang memberikan penilaian serupa terhadap mantan presiden Joe Biden terkait inflasi.
Sumber: World news | The Guardian








