Daftar Isi
Para pemimpin Asia Tenggara bersiap menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan ASEAN di Manila, Filipina, yang berlangsung dari Minggu hingga Selasa. Pertemuan ini bertepatan dengan lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke kawasan Asia Pasifik yang menyoroti disrupsi perdagangan dan aliansi tradisional.
Agenda Pertemuan dan Lawatan Trump
Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam singgah singkat di Manila pada Selasa. Setelah itu, ia akan bertolak menuju KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, untuk melakukan pertemuan tatap muka keempat dengan Presiden China Xi Jinping dalam kurun waktu sedikit lebih dari satu tahun.
Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kunjungan tersebut juga akan menjadi momen pertama kalinya Trump, Xi, dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dalam pembicaraan trilateral. Kunjungan Trump ke Asia Tenggara ini merupakan yang kedua sejak ia kembali menjabat usai menghadiri KTT ASEAN 2025 di Malaysia.
Lawatan ini menyusul pengumuman tarif baru oleh pemerintahan Trump pada Juli lalu terhadap puluhan mitra dagang, termasuk sebagian besar ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan bea masuk antara 10 hingga 12,5 persen tersebut diumumkan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal yang lebih tinggi pada Februari. Kantor Perwakilan Dagang AS menyatakan pemberlakuan tarif tersebut menyasar 60 mitra dagang atas dugaan kegagalan menindak kerja paksa. Selain itu, pemerintahan Trump juga sedang melakukan investigasi perdagangan terkait masalah keamanan nasional dan kelebihan kapasitas manufaktur yang berpotensi menghasilkan tarif tambahan.
Dampak Perdagangan dan Ekspektasi KTT
Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, impor AS dari ASEAN melonjak lebih dari 29 persen menjadi 453,6 miliar dolar AS pada 2025, yang memperlebar defisit perdagangan kedua pihak menjadi 327,4 miliar dolar AS. Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak dapat memastikan keberuntungan tersebut akan berlanjut karena pertumbuhan ekspor didorong oleh pengiriman barang elektronik yang sebagian besar dikecualikan dari tarif serta terkait erat dengan pembangunan kecerdasan buatan.
Di tengah minimnya rincian agenda resmi dari para pemimpin ASEAN, isu perdagangan diproyeksikan mendominasi diskusi. Salah satu hasil nyata yang paling diantisipasi dari blok ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital untuk mempermudah transfer data lintas batas dan pembayaran elektronik. Dirintis sejak 2023, kerangka kerja ini dirancang sebagai langkah menuju pembangunan ekonomi digital ASEAN senilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030.
Kekhawatiran Kebijakan Dagang Selanjutnya
Jayant Menon, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, menuturkan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin Asia Tenggara mengkhawatirkan kebijakan lanjutan dari Trump terkait perdagangan. Menon menyebutkan bahwa Trump masih memiliki kewenangan otonom yang signifikan atas kebijakan perdagangan meskipun kehilangan kendali atas kedua kamar legislatif menyusul kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.
Sementara itu, Phar Kim Beng, profesor studi ASEAN di International Islamic University of Malaysia, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin Asia Tenggara kemungkinan akan kembali menyerukan peningkatan perdagangan di dalam kawasan sendiri. Menurut Phar, perdagangan intraregional masih berada di angka 23 persen, jauh tertinggal dibandingkan Uni Eropa yang mencapai 67 persen, dan ia memperkirakan para pemimpin ASEAN akan terus menyuarakan pentingnya volume perdagangan yang lebih besar tanpa mengumumkan langkah signifikan baru.
