Daftar Isi
Parlemen Amerika Serikat dari Partai Republik mendesak adanya penyelidikan ulang terhadap kasus kejahatan seksual yang melibatkan pemodal Jeffrey Epstein dan kaki tangannya, Ghislaine Maxwell. Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR AS merilis laporan setebal 137 halaman yang menuduh pihak berwenang salah mengurus kasus tersebut selama beberapa dekade.
Kecaman terhadap Penyelidik Federal
Laporan komite tersebut mengecam para penyidik serta jaksa federal di Florida Selatan dan Washington atas dugaan kelalaian. Menurut komite, kelalaian itu membuat tindakan pelecehan oleh mendiang pelaku tidak tersentuh sejak tahun 2005, ketika kejahatan Epstein pertama kali terungkap di Palm Beach, Florida. Ketua Komite James Comer menyebut temuan tersebut sangat menyayat hati sekaligus memicu amarah publik, seraya menambahkan bahwa pemerintah federal telah mengecewakan para korban di hampir setiap kesempatan.
Penyelidikan yang dipimpin Partai Republik ini berlangsung selama 15 bulan, mencakup 19 wawancara transkrip, surat panggilan kepada lembaga federal maupun institusi keuangan, serta peninjauan catatan keuangan secara ekstensif. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kombinasi ketidakpedulian birokrasi, peringatan yang diabaikan, dan perjanjian damai yang bermasalah secara konsisten melindungi Epstein dan rekan-rekannya.
Para anggota parlemen dari Partai Republik menyoroti perjanjian non-penuntutan kontroversial pada tahun 2007 di Florida Selatan. Perjanjian itu menghentikan kasus federal Epstein setelah ia mengaku bersalah atas dakwaan ringan di tingkat negara bagian. Jaksa Florida bersama Biro Investigasi Federal (FBI) saat itu memberinya hukuman ringan selama 18 bulan disertai hak istimewa cuti bekerja, masa di mana ia terus melakukan pelecehan.
Konflik Kepentingan dan Kelalaian di Penjara
Panel penyelidik mengaitkan hasil tersebut dengan penilaian yang buruk dan pengaruh Epstein, serta menandai potensi konflik kepentingan yang melibatkan dua mantan jaksa, Matthew Menchel dan Bruce Reinhart. Mantan Jaksa AS Alexander Acosta juga dikritik karena pendekatan lepas tangan dan kegagalannya mengawasi staf Kantor Jaksa AS sehingga investigasi berada di tangan pihak yang diduga loyalis Epstein.
Dalam bagian terpisah, laporan itu menyoroti kekurangan staf dan disfungsi institusional di penjara federal New York tempat Epstein tewas bunuh diri pada Agustus 2019. Penjaga penjara dilaporkan melewatkan 12 kali patroli dan tiga kali penghitungan narapidana, serta gagal melakukan pemeriksaan keselamatan rutin setiap 30 menit. Sel Epstein di Unit Perumahan Khusus Pusat Pemasyarakatan Metropolitan (MCC) dibiarkan tanpa pengawasan selama hampir delapan jam pada malam kematiannya.
Mantan petugas pemasyarakatan MCC Tova Noel, yang melakukan pemeriksaan sel terakhir Epstein, bersaksi bahwa kelalaian krusial tersebut sudah menjadi kebiasaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Budaya di penjara digambarkan sebagai lingkungan di mana penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah menjadi rutinitas.
Desakan Pertanggungjawaban dan Respons Politik
Untuk mewujudkan akuntabilitas, komite mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) untuk mewawancarai ulang para saksi kunci dan menyelidiki rekan-rekan Epstein yang dituduh melakukan tindak pidana. Laporan tersebut memuat kesaksian seorang saksi yang menuduh dua figur publik melakukan pelecehan, yakni mantan Wali Kota Miami Beach Philip Levine dan penata rambut selebritas asal Prancis Frederic Fekkai.
Laporan tersebut turut menepis penyelidikan Partai Demokrat terhadap Donald Trump sebagai perburuan penyihir yang tidak berdasar. Di sisi lain, pertanyaan masih mengganjal terkait apakah DOJ telah menyerahkan seluruh dokumen yang diwajibkan di bawah Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang disahkan pada November 2025.
Proses pengungkapan yang terburu-buru dinilai menghasilkan penyuntingan dokumen yang kurang memadai sehingga membocorkan informasi sensitif milik para korban. Panel merekomendasikan agar para penyintas diberi akses terhadap berkas pribadi yang tidak disunting serta mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Suara Penyintas guna melarang penggunaan perjanjian kerahasiaan untuk menutupi pelecehan seksual.
