Metropolitan

DKI Jakarta Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH Pusat

DKI Jakarta Tunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH Pusat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menantikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp3 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk menjadi salah satu instrumen pembiayaan bagi daerah.

Koordinasi Penyaluran Dana Bagi Hasil

Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Prastowo Yustinus, menyatakan bahwa kesepakatan prinsip terkait penyaluran dana tersebut telah tercapai dalam diskusi bersama Menteri Keuangan. Selain itu, Presiden telah memberikan instruksi agar sisa dana bagi hasil itu segera disalurkan, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Kendati demikian, pihak pemprov masih memerlukan pedoman teknis berupa regulasi resmi untuk mengetahui kepastian nominal serta mekanisme pencairannya. Aturan tersebut diharapkan dapat segera diterbitkan pada akhir bulan ini.

Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Selain mengandalkan pencairan dana dari pusat, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi lain berupa pinjaman daerah guna mendanai pembangunan infrastruktur. Perubahan strategi ini dilakukan lantaran kondisi pasar obligasi daerah atau municipal bond sedang menghadapi tekanan yang menyebabkan suku bunga tinggi.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah memilih opsi pinjaman dengan suku bunga yang lebih bersaing. Saat ini, koordinasi teknis bersama Kementerian Keuangan dan proses penilaian proyek oleh Bappenas terus berjalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengincar tenor pinjaman yang lebih panjang guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dukungan terhadap skema pembiayaan tersebut kembali ditekankan oleh Menteri Dalam Negeri dalam komunikasi yang berlangsung beberapa hari lalu.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *