Daftar Isi
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang memotong pasokan ekspor gas ke negaranya. Dalam pernyataannya, ia mendesak agar seluruh pihak menghormati dan memenuhi komitmen yang tercantum di dalam kontrak.
Langkah Hukum Importir Gas
Menurut laporan CNBC Indonesia – Berita Ekonomi dan Bisnis Terkini Hari Ini (cnbcindonesia.com), Lawrence Wong meminta para importir gas di negaranya untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu demi melindungi hak serta kepentingan mereka. Pasalnya, seperti dilaporkan The Straits Times pada Minggu (25/10/2026), sebagian besar suplai listrik di Singapura bersumber dari gas alam dan pasokan utamanya berasal dari impor pipa asal Indonesia.
Berdasarkan catatan Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura, penurunan pasokan dari Indonesia ini hanya berdampak pada kurang dari dua persen dari total kebutuhan gas harian di negara tersebut. Juru bicara EMA merinci bahwa total pengurangan yang dialami mencapai 17 BBTUD dalam jangka waktu 18 hari, sementara total kebutuhan harian Singapura sendiri berada di atas 1.000 BBTUD.
Strategi Diversifikasi Energi Singapura
Di hadapan publik, Lawrence Wong menjelaskan bahwa pemerintahnya telah mengantisipasi potensi gangguan semacam ini lewat pembangunan fasilitas terminal gas alam cair (LNG). Langkah tersebut memungkinkan Singapura mendatangkan pasokan dari berbagai belahan dunia tanpa harus bergantung pada pasokan pipa.
Di samping itu, Singapura juga tengah berupaya mencari alternatif energi lain yang lebih bersih dan berkelanjutan, termasuk melakukan kajian mendalam terhadap pemanfaatan tenaga nuklir.
Alasan Pemerintah Indonesia
Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian volume ini diambil guna menjamin keandalan serta kesinambungan pasokan gas bagi sektor kelistrikan domestik.
Pemangkasan ekspor gas ke Singapura ini melibatkan alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD serta dari Sumatra sejumlah 16 BBTUD, sehingga total pengurangan mencapai 31 BBTUD. Djoko menyampaikan bahwa pengurangan tersebut mulai diberlakukan pada Sabtu, 23/10/2026, usai dirinya memberikan keterangan di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM yang berlangsung di The Westin, Jakarta.
Khusus untuk wilayah Sumatra, pengurangan alokasi tersebut berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang. Kebijakan ini diberlakukan khusus untuk pasokan ke Singapura karena infrastruktur pipa ekspor yang tersedia terhubung langsung ke negara tersebut.
