Ekonomi

Menaker Ungkap Rumus KHL UMP 2027 dan Peta Jalan Upah

Menaker Ungkap Rumus KHL UMP 2027 dan Peta Jalan Upah
Daftar Isi
  1. Metode Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak
  2. Klasterisasi Kabupaten dan Kota
  3. Kenaikan KHL dan Imbauan Dialog Sosial

Pemerintah menyiapkan metode khusus untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sembarangan menaikkan upah, terutama jika masih ada kesenjangan dengan kebutuhan hidup layak pekerja.

Metode Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak

Yassierli menjelaskan bahwa terdapat dua metode penentuan KHL, yakni survei harga komoditas dan pengolahan data konsumsi rumah tangga menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik. Untuk penetapan upah minimum 2027, pemerintah memakai pengolahan data konsumsi rumah tangga karena survei harga komoditas baru bisa terlaksana pada 2027 guna dasar upah minimum 2028.

Pemerintah memakai metodologi Organisasi Buruh Internasional dengan mengolah pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal berdasarkan rata-rata konsumsi rumah tangga kuintil 4. Dokumen estimasi KHL tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan sama seperti tahun sebelumnya.

Klasterisasi Kabupaten dan Kota

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten dan kota menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan sebelas variabel seperti biaya hidup dan kondisi tenaga kerja. Dari penghitungan tersebut, sebanyak 10 provinsi disiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten atau kota, sementara 28 provinsi lainnya menggunakan tingkat provinsi.

Sepuluh provinsi yang disiapkan hingga tingkat kota atau kabupaten meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah. Yassierli menyebutkan bahwa dewan pengupahan daerah di 28 provinsi lainnya menilai data tingkat provinsi sudah cukup untuk direview bersama.

Kenaikan KHL dan Imbauan Dialog Sosial

Berdasarkan data estimasi KHL provinsi 2026, kenaikan tertinggi tercatat di Sulawesi Barat sebesar 13,01 persen dari Rp3.091.442 menjadi Rp3.493.784. Nusa Tenggara Timur menyusul dengan kenaikan 11 persen menjadi Rp3.390.618, Maluku naik 10,76 persen menjadi Rp4.617.232, Sulawesi Tengah naik 10,46 persen menjadi Rp3.916.840, serta Gorontalo meningkat 10,24 persen menjadi Rp3.746.312.

Yassierli menegaskan bahwa hasil estimasi ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur dan dewan pengupahan daerah. Apabila terdapat selisih yang lebar antara upah minimum kabupaten atau kota saat ini dengan KHL, daerah diminta membuat peta jalan pencapaian dan mengedepankan dialog sosial bersama seluruh pemangku kepentingan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *