Dunia

Puluhan Ribu Warga Prancis Unjuk Rasa Protes Biaya Hidup

Puluhan Ribu Warga Prancis Unjuk Rasa Protes Biaya Hidup

Puluhan ribu pengunjuk rasa kembali turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis pada hari Sabtu untuk melakukan aksi menentang kenaikan biaya hidup serta layanan publik yang tertekan, menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri.

Penurunan Jumlah Massa dan Penangkapan

Aksi demonstrasi pada hari Sabtu tersebut mencatatkan tingkat kehadiran terendah dalam beberapa pekan terakhir. Sekitar 106.000 orang berpartisipasi dalam pawai di berbagai kota di Prancis, dengan 24.000 orang di antaranya terkonsentrasi di Paris. Pada akhir pekan sebelumnya, jumlah peserta aksi secara nasional mencapai sekitar 146.000 orang.

Jumlah penangkapan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pihak kepolisian mengamankan 219 orang di seluruh negeri, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun aksi unjuk rasa secara umum berlangsung damai, aparat kepolisian tetap menembakkan gas air mata di Paris, Bordeaux, serta kota di wilayah barat, Nantes. Tindakan tersebut diambil antara lain setelah sejumlah pengunjuk rasa menyalakan kembang api.

Evolusi Gerakan Protes dan Dampak Politik

Gelombang protes massal ini telah melanda perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa tersebut selama lebih dari sebulan. Gerakan yang awalnya bermula pada bulan September sebagai aksi protes para pelajar menuntut penanganan kekurangan guru serta fasilitas yang buruk, kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

Gerakan tersebut digerakkan oleh kemarahan atas melonjaknya biaya hidup, layanan publik yang kewalahan, serta kekerasan polisi. Pada pertengahan bulan Oktober, sekitar 565.000 orang turun ke jalan di penjuru negeri, sementara kerusuhan, aksi penjarahan, dan bentrokan sempat mengganggu jalannya demonstrasi di beberapa kota.

Memasuki akhir pekan kelima berturut-turut kerusuhan nasional berlangsung di Prancis, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Emmanuel Macron merosot ke titik terendah sejak ia mulai menjabat pada tahun 2017, menurut hasil jajak pendapat terbaru.

Pemerintah Prancis memiliki ruang gerak yang sangat terbatas untuk menanggapi berbagai tuntutan para pengunjuk rasa akibat beban utang negara yang tinggi.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *