Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut turut menyoroti sejumlah hak yang berpotensi tetap diterima Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia, termasuk fasilitas kendaraan bermotor yang ditanggung negara.
Fasilitas Mantan Wapres Menurut Undang-Undang
Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh sejumlah fasilitas dan tunjangan. Dalam Pasal 8 beleid tersebut, mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan fasilitas berupa sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya, serta sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta biaya pemeliharaannya.
Khusus untuk kendaraan bermotor, biaya pemeliharaan hingga gaji pengemudi ditanggung oleh negara. Sementara itu, perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan rumah kediaman, dan biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan. Selain fasilitas tersebut, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Adapun gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut mencapai Rp5,04 juta per bulan, sehingga gaji pokok wakil presiden setara Rp20,16 juta per bulan. Pensiun mantan wakil presiden beserta tunjangan dan biaya lainnya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Namun, hak tersebut bergantung pada keputusan MPR. Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Isi Garasi dan Rincian Harta Kekayaan Gibran
Di tengah pembahasan mengenai fasilitas yang berpotensi diterima setelah mundur dari jabatan Wapres, harta kekayaan Gibran juga menarik perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 23 Maret 2026, total kekayaan Gibran mencapai Rp27.915.654.176 atau sekitar Rp27,9 miliar tanpa catatan utang.
Berdasarkan laporan LHKPN 2026, Gibran tercatat memiliki tujuh kendaraan bermotor dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286,5 juta. Koleksi tersebut terdiri dari tiga sepeda motor dan empat mobil yang seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri. Untuk kendaraan roda dua, Gibran memiliki Honda Scoopy keluaran 2015, Honda CB keluaran 1974 dengan nilai taksiran Rp5 juta, serta Royal Enfield keluaran 2017 senilai Rp40 juta. Sementara itu, koleksi mobil Gibran terdiri dari dua unit Toyota Avanza, satu unit Isuzu Panther, dan satu unit Daihatsu Gran Max.
Di luar koleksi kendaraan, sebagian besar kekayaan Gibran berasal dari aset tanah dan bangunan yang mencapai Rp17,44 miliar. Gibran tercatat memiliki tujuh aset tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta dan Sragen, sebagai hasil sendiri. Rinciannya meliputi empat aset berupa tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen, serta tiga bidang tanah di Surakarta dengan luas masing-masing 113 meter persegi, 896 meter persegi, dan 1.124 meter persegi.
Gibran juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta, surat berharga mencapai Rp5,5 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp4,3 miliar. Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya, kekayaan Gibran mengalami peningkatan di mana pada LHKPN 2025 kekayaannya tercatat sebesar Rp27,52 miliar atau naik sekitar Rp395,65 juta atau 1,44 persen dibandingkan laporan 2026, sementara pada pelaporan 2024 tercatat sebesar Rp25,58 miliar.
