Daftar Isi
Pemerintah Jerman merilis laporan dua tahunan mengenai integrasi imigran yang menunjukkan kemajuan secara berkelanjutan, meskipun sejumlah tantangan masih mengemuka. Komisioner Integrasi Pemerintah Federal Jerman, Natalie Pawlik, menyampaikan penilaian positif tersebut di Berlin pada Rabu, dengan menyoroti tingginya tingkat partisipasi imigran di pasar kerja.
Tingkat Lapangan Kerja dan Sektor Kesehatan
Laporan integrasi tersebut disusun oleh tim yang dipimpin Frank Kalter, Direktur Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM), berdasarkan data resmi pemerintah, survei, serta studi independen. Temuan menunjukkan bahwa sekitar 30 persen populasi Jerman saat ini memiliki latar belakang migrasi, termasuk mereka yang memiliki satu orang tua pendatang. Selain itu, tingkat kesempatan kerja di kalangan imigran di Jerman mencapai hampir 70 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota Uni Eropa.
Pertumbuhan pekerja asing paling signifikan terjadi pada sektor layanan kesehatan dan sosial. Pada 2009, jumlah pekerja tanpa paspor Jerman mencatatkan angka sekitar 1,8 juta jiwa. Angka tersebut melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi 5,8 juta orang pada 2025. Pawlik menegaskan bahwa masyarakat Jerman berharap para imigran yang menetap secara permanen dapat menguasai bahasa setempat dan mematuhi hukum yang berlaku.
Kendala Pekerjaan Perempuan dan Kriminalitas
Di balik capaian tersebut, laporan memaparkan berbagai kendala yang belum terselesaikan. Hambatan pekerjaan terutama dialami kelompok perempuan imigran yang telah berkeluarga. Hanya sekitar 60 persen perempuan dalam keluarga imigran berpenghasilan yang memiliki pekerjaan, jauh di bawah tingkat partisipasi perempuan berpaspor Jerman yang mencapai hampir 88 persen. Selain itu, pemuda pria dari kelompok pengungsi masih menghadapi rintangan dalam mengakses pendidikan dan pasar kerja.
Laporan itu juga menyoroti aspek kriminalitas. Warga tanpa paspor Jerman mencakup sekitar 40 persen dari total terpidana kejahatan, proporsi yang dinilai lebih tinggi dibanding persentase populasi mereka. Mereka lebih sering dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi di sisi lain juga memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban tindak pidana.
Pemangkasan Anggaran Kursus Bahasa dan Izin Tinggal
Meskipun penguasaan bahasa diakui sebagai fondasi utama integrasi, pemerintah Jerman justru melakukan pemangkasan anggaran kursus bahasa imigran awal tahun ini demi menghemat pengeluaran negara. Langkah ini menyebabkan penghentian dan pengurangan dana pada banyak program pelatihan bahasa. Pawlik melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran tersebut, meski dirinya merupakan bagian dari pemerintah federal.
Di samping persoalan anggaran, Partai Demokrasi Sosial (SPD) yang menaungi Pawlik mendorong pemberian izin tinggal yang lebih aman bagi pendatang yang telah bekerja lama, khususnya pengungsi asal Suriah dan Ukraina. Anggota parlemen dari SPD menyetujui dokumen posisi pada Selasa untuk memperluas hak tinggal pekerja kepada para pengungsi berstatus pekerja. Namun, kepastian dukungan dari kelompok konservatif Uni Demokrat Kristen (CDU) dan Uni Sosial Kristen (CSU) di bawah Kanselir Friedrich Merz masih dipertanyakan. Saat dikonfirmasi oleh Deutsche Welle terkait sikap pemerintah, Pawlik menyarankan untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dari CSU.
